ADVOKASI MENGATASI PERDAGANGAN DAGING ANJING DI INDONESIA

Details

Category: Beranda

Created on Friday, 25 October 2019 14:32

Hits: 37

Oleh : Subdit kesejahteraan hewan (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Gemetar badan dan raut muka ketakutan beberapa ekor anjing yang hendak diturunkan dari keranjang sepeda sepeda motor. Wajahnya nampak sedih, bahkan beberapa anjing juga ada yang meneteskan air matanya menyaksikan kawannya yang dipotong. Anjing merupakan makluk yang sentien (perasa) yang dapat merasa sakit, stress, dan tertekan. Anjing dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai hewan konsumsi merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa Negara seperti China, Korea, Laos, Vietnam, Kamboja juga masih memanfaatkan anjing sebagai hewan konsumsi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya anjing tidak termasuk dalam kategori hewan konsumsi yang lazim dimakan. Namun peraturan yang secara jelas dan detail menyatakan bahwa anjing bukan merupakan hewan konsumsi juga belum ada sampai saat ini. Pengaturan dan pelarangan penggunaan anjing sebagai hewan konsumsi mengundang perhatian dari seluruh pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa aktifis dan media masa menyoroti masalah peranjingan dan mencapai puncaknya pada tahun 2018/2019. Namun demikian tak menutup kemungkinan isu ini juga digunakan untuk memobilisasi suasana politik di negeri ini. Kita tahu bahwa menyikapi perdagangan daging anjing yang terjadi di Indonesia sangat kompleks menyangkut multi dimensi seperti hukum, adat, sosial, ekonomi, politik, etnis, dan juga unsur SARA.

Menyikapi hal tersebut pada tahun 2018 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan di Bogor yang salah satu topiknya membahas tentang upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Lima hari setelah pertemuan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018 (1.50 pm) berita pagi telah menyebar di media Australia tertulis dalam The Sydney Morning Herlad dengan judul artikel “Dog and Cat Meat Trade to be banned, Indonesian government voms” sumber berita terkenal yang sangat peduli dengan kondisi internasional tentang perjuangan Indonesia dalam mengatasi perdagangan daging anjing. Atas dasar kesepakatan hasil rapat kordinasi nasional tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Tidak hanya sampai disini saya pemerintah pusat terus memantau perkembangan implementasi surat edaran tersebut sekaligus melakukan advokasi agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat.

Dengan anggaran yang terbatas pemerintah pusat melakukan survey perdagangan daging anjing sekaligus sosialisasi untuk mendapatkan gambaran latar belakang sulitnya mengubah perilaku pelaku pedagang daging anjing. Tahun 2018/2019 dilakukan survey di beberapa lokasi di Medan, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Palangkaraya, Bali, dan Manado. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mensuport Pemda agar membuat peraturan daerah yang implementatif terkait perdagangan daging anjing dan memahami karakter sosial masyarakat terkait konsumsi daging anjing. Beberapa alasan sangat kompleks yang melatarbelakangi pedagang menjual daging anjing diantaranya ketidak tahuan risiko penyakit zoonotik yang dapat diakibatkan karena perdagangan daging anjing, kurangnya pemahaman terhadap aspek kesejahteraan hewan, tersedianya lapangan pekerjaan, minat konsumen mengkonsumsi daging anjing, serta alasan mitos daging anjing yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit seperti demam berdarah dan libido.

Gelombang protes terus berdatangan dari berbagai kalangan pecinta hewan baik dari lokal maupun dari luar negeri melalui kedutaan-kedutaan besar. Pemerintah Indonesia terus memberikan beberapa tanggapan dalam mengatasi perkembangan isu tersebut. Dalam era perdagangan bebas kritikan dan ancaman datang mewarnai upaya dalam rangka mengatasi perdagangan daging anjing. Kritikan dari salah satu kelompok pecinta hewan Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang beradab dalam hal ini, bahkan ada ancaman pemboikotan atas penggunaan produk Indonesia yang di ekspor ke negara Eropa.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan namun memang belum seperti yang diharapkan. Pemerintah berusaha mengambil sikap yang tepat yang memeperhatikan berbagai aspek kehidupan serta peraturan perundangan yang belaku. Mengingat belum ada dasar peraturan perundangan yang menyatakan terkait pelarangan perdagangan daging anjing di Indonesia, salah satu alasan yang paling tepat adalah terkait alasan penyebaran penyakit hewan (zoonosis) khususnya rabies. Meskipun tidak dapat di abaikan alasan utama pedagang masih tetap bertahan menjual daging anjing yaitu atas alasan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Mengingat situasi dan kondisi perdagangan daging anjing di daerah satu dengan lainnya tidak dapat disamakan, pemerintah pusat kesulitan membuat kebijakan yang seragam. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh mengatur kebijakan daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah di minta untuk segera menyusun peraturan daerah terkait perdagangan daging anjing dengan melihat beberapa aspek kehidupan. Hingga saat ini beberapa daerah telah menginisiasi penyusunan peraturan daerah seperti telah terbit Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3/2018 terkait larangan perdagangan daging anjing dan mempromosikan kesejahteraan hewan pada tanggal 6 September 2018 di Bali merupakan bentuk riil upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Peraturan desa juga diterbitkan oleh Desa adat Kapal, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali Nomor 81/DAK/XI/2018 terkait perdagangan daging anjing.

Peraturan Daerah juga telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Singkawang berupa Surat Edaran pelarangan konsumsi daging anjing; Provinsi DKI Jakarta (Nomor 26 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran / Perdagangan Daging Anjing-tanggal 12 Oktober 2018; Surat Edaran Larangan Pemotongan Daging Anjing Kota Metro; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produk Daging dari Hewan; dan Pemerintah Kota DIY sudah berusaha menyusun peraturan daerahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar juga berkomitmen menutup 37 lapo kuliner daging anjing di Karanganyar pada akhir Juni 2019 dengan memberikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah untuk beralih profesi lain. Hal ini dapat menjadi contoh daerah lain dalam mengatasi perdagangan daging anjing. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Wonogiri juga berkomitmen bersama-sama memperketat lalu lintas perdagangan anjing kaitannya dengan konsumsi daging anjing dan penyebaran penyakit.

Upaya lain yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun NGOs yaitu seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana kerjasama dengan Murdoch University di Bali yang didukung oleh Animal International tanggal 1 Maret 2019 di Bali yang output hasil diskusi berupa mendorong pemerintah dan pemangku adat untuk memperkuat aturan perdagangan daging anjing. Seminar tersebut juga didukung oleh hasil penelitian tentang perdagangan daging anjing yang dilakukan oleh Universitas Udayana kerjasama dengan Murdoch University di Bali yang didukung oleh Animal International yang dilanjutkan dengan tindakan riil bersama Pemerintah Daerah setempat telah menutup sejumlah 44 lapo dari 75 lapo pedagang daging anjing yang ada di Propinsi Bali. Kegiatan aksi di berbagai wilayah oleh NGOs menolak perdagangan daging anjing yang juga dilakukan penandatanganan petisi seperti di Jakarta, Manado, Jogyakarta, Solo, Bali, dll. Sampai saat ini pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat terus berusaha mengambil langkah terbaik walaupun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Partisipasi lembaga pemerintah lain dan tindakan nyata NGOs yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku sampai saat ini masih sangat di harapkan untuk mengatasi perdagangan daging anjing di Indonesia karena permasalahan perdagangan daging anjing tidak hanya semata-mata terkait alasan kesejahteraan hewan. Semoga bermanfaat (red'19).

Kegiatan Publik Awarness Efektif Mengendalikan Rabies Di Pulau Sumbawa

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 24 September 2019 08:35

Hits: 19

Oleh: Drh. Vitasari Safitri, M.Si (Medik Veteriner Madya)

Pada awal Januari 2019 lalu masyarakat kita dihebohkan dengan munculnya kabar adanya kasus gigitan anjing rabies di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah yang sebelumnya merupakan provinsi bebas rabies secara historis yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor316/Kpts/PK.320/5/2017ini, tak mampu lagi mempertahankan status bebasnya. Awalnya kasus gigitan terjadi di Kabupaten Dompu, namun hingga saat ini kasus rabies telah menyebar ke seluruh wilayah Pulau Sumbawa. Tercatat hingga bulan Agustus 2019 rabies telan menelan korban kematian warga sebanyak 43 orang. Salah satu penyebab penyebaran rabies di Pulau Sumbawa adalah kurangnya pemahaman informasi masyarakat tentang bahaya rabies. Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang susunan syaraf pusat penderitanya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies terutama, anjing, kucing dan kera (hewan berdarah panas).

Rabies terus mengancam kesehatan hewan, manusia dan ekosistemnya di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertular, salah satunya di Pulau Sumbawa. Penurunan risiko kejadian rabies memerlukan keterlibatan berbagai elemen yang sangat komplek sehingga pencegahan dan pengendalian dilakukan melalui pendekatan konsep one health yang mempersatukan kolaborasi lintas sektoral, multidisiplin dalam upaya menghadapi ancaman rabies, implementasi pencegahan dan pengendalian penyakit rabies.

Peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian rabies secara menyeluruh. Public awareness dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies dilakukan untuk meningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyakit rabies agar mendapatkan tindakan yang tepat. Strategi pencegahan penyakit rabies harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk melindungi diri, hewan peliharaan, dan hewan yang hidup dilingkungan sekitarnya dari penyakit rabies. 

Berdasarkan data dari WHO, 40% kasus gigitan hewan terduga rabies pada manusia adalah anak-anak usia di bawah 15 tahun. Hal ini terjadi karena ketidakhati-hatian anak atau orang dewasa dalam memperhatikan anak-anak yang bermain dengan hewan peliharan, atau hewan liar yang berpotensi rabies. Mengingat sebagian besar korban gigitan adalah anak-anak, maka kegiatan komunikasi, Informasi, danedokasi (KIE) kepada anak-anak sangat penting dilakukan selain kepada masyarakat umum lainnya seperti pemilik anjing, masyarakat pemburu babi dan lain sebagainya. 

Dalam rangka mendukung upaya pengendalian rabies di Pulau Sumbawa, pada tanggal 10-30 April 2019 telah dilaksanakan kegiatan KIE peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pada anak sekolah dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa yaitu di Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan peserta sejumlah 100 anak sekolah (SD) dan 50 orang masyarakat umum disetiap Kabupaten/Kota.

Secara rinci pelaksanaan KIE adalah sebagai berikut:

Kegiatan KIE pada siswa SD dilakukan dengan cara presentasi, tanya jawab interaktif, pemutaran video lagu-lagu mengenali rabies dan cara memelihara hewan yang bertanggungjawab serta video film cara menghindari gigitan anjing. Untuk mengetahui dan mengukur tingkat pemahaman siswa terkait rabies, siswa diberikan pre test dan post test.   Dari hasil penilaian pre test dan post test khususnya untuk anak sekolah adalah sebagai berikut:

a. Secara umum terdapat peningkatan pengetahuan setelah dilakukan KIE dengan nilai pengetahuan di atas 68%.

b. Nilai rata-rata post test tertinggi diperoleh para siswa dari Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan nilai post test terendah diperoleh para siswa dari Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil pemantauan, lokasi sekolah berpengaruh terhadap pengetahuan siswa terhadap rabies mungkin disebabkan karena perbedaan jangkauan wilayah KIE.

Kegiatan KIE Rabies pada siswa SDN Labuan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. 

Kegiatan KIE pada masyarakat diberikan dalam bentuk presentasi/pemaparan, pemutaran film rabies dan tanya jawab interaktif. Mengingat rabies adalah zoonosis, maka tanggung jawab pengendalian melibatkan multi sektor yaitu kesehatan manusia dan kesehatan hewan sehingga kegiatan KIE rabies ini dilakukan bekerjasama dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan dilakukanya kegiatan KIE dan tindakan pengendalian rabies lainnya yang terintegrasi diharapkan terjadi penurunan angka kejadian rabies di Pulau Sumbawa dan tidak berlanjut menyebar ke daerah lainnya (red 19).

Berita Seputar Kegiatan Pemotongan Hewan Kurban

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 24 September 2019 08:35

Hits: 16

Oleh : Drh. Vitasari Safitri (Medik Veteriner Madya)

Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, dan kelayakan daging kurban saat Hari Raya Idul Adha 1440 H (2019), maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Sebagai langkah awal dalam upaya penjaminan tersebut, telah dibuat 2 surat edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikirimkan ke provinsi/kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit serta penjaminan keamanan produk hewan  kurban yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Khusus wilayah Jabodetabek pada tanggal 19 Juli 2019 diadakanpertemuan koordinasi pengawasan hewan kurban antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Suku Dinas se DKI Jakarta, Dinas kabupaten kota di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi serta Perwakilan dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Perwakilan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, serta perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dinas dan instansi terkait dalam menyambut pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Secara umum baik dinas maupun instansi terkait telah siap melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti kegiatan tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, PDHI dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB telah siap memberikan bantuan tenaga pemantau hewan kurban kepada dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah Jabodetabek. Dalam pertemuan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga menyampaikan kesanggupannya menurunkan 10tim untuk melakukan pemantauan dari aspek kehalalan dalam proses pemotongan hewan kurban serta penyuluhan kepada DKM terkait persyaratan hewan kurban sesuai syariah Islam di Daerah Bogor, Depok dan DKI Jakarta.

Kegiatan sosialisasi tentang penanganan daging kurban yang ASUH kepada masyarakat juga dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 melalui kegiatan Roadshow Tani on Stage di lokasi Car Free Day Dago Bandung. Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Humas Kementerian Pertanian ini juga menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat serta Dr. drh. Denny Widaya Lukman, M.Si. sebagai pakar di bidang kesehatan masyarakat veteriner. Dalam kegiatan ini juga dibagikan poster terkait penanganan hewan dan daging kurban yang ASUH serta tata cara penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tatacara berkurban yang benar.

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, selaku institusi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada tanggal 5 Agustus 2019 juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet dan Kesrawan bagi panitia kurban di 60 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) wilayah DKI Jakarta. Bimbingan teknis sekaligus sosialisasi pemotongan hewan kurban yang ASUH ini menghadirkan drh. Supratikno Kasmono, MSi, sebagai ahlidalam pemotongan hewan kurban. Dalam bimtek tersebut disampaikan tentang tata cara penanganan hewan kurban, tata cara penyembelihan halal dan penanganan daging kurban yang higienis serta pembagian leaflet tentang penanganan hewan kurban, sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi masyarakat khususnya bagi pemilik/panitia pemotongan hewan kurban.

Keesokan harinya tanggal 6 Agustus 2019 diadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Tim Pemantau Hewan Kurban lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta sekaligus pelepasan Tim Petugas Pemantau Pemotongan Hewan Kurban. Tim yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8471/Kpts/OT.030/F/08/2019 ini, berjumlah 105 orang. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan kegiatan tahunan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang ASUH. Dalam sambutannya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan pentingnya pengawasan lalu lintas ternak khususnya menjelang Hari Raya Kurban, mengingat baru-baru ini telah muncul kembali kasus Anthraks di Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Petugas bersama dengan DKM diminta memastikan bahwa hewan kurban yang akan dipotong adalah sehat sehingga dapat menciptakan ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi daging kurban. Senada dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsul Ma’arif, MSi menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelayakan produk hewan yang diedarkan dan dikonsumsi. Oleh karena itu petugas bersama dengan aparat daerah bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memotong hewan kurban di sembarang tempat dan dipandang perlu melakukan penataan lokasi pemotongan hewan kurban. Dr. drh. Hadri Latif, M.Si selaku pakar di bidang kesehatan masyarakat veteriner jug menyatakan pentingnya penerapan aspek kesmavet dalam penanganan hewan kurban sesuai dengan konsep halalan thoyiban agar diperoleh daging yang halal, aman, berkualitas baik, dan layak dikonsumsi.

Pemantauan hewan kurban oleh tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan di wilayah Jabodetabek pada tanggal 10-11 Agustus 2019. Tim ini bertugas melaksanakan supervisi pemeriksaan dokumen kesehatan hewan, melakukan pemeriksaan sebelum (ante mortem) pemotongan, setelah (post mortem) pemotongan, mengawasi penyembelihan dan penanganan daging serta jeroan hasil pemotongan hewan kurban selama Hari Raya Kurban. Untuk memudahkan pelaporan petugas pemantau dan sebagai informasi bagi daerah, telah disiapkan sistem pelaporan on-line yang telah diterapkan sejak tahun 2013. Berdasarkan hasil rekapitulasi pelaporan pemotongan hewan kurban wilayah Jabodetabek oleh tim Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa telah dilakukan pemantauan pemotongan hewan kurban di 123 lokasi dengan jumlah pemotongan ternak sebesar 4.553 ekor yang terdiri dari 1.095 ekor sapi, 2 ekor kerbau dan 3.456 ekor kambing/domba. Data jumlah ternak yang dipotong dalam pelaksanaan kurban 2019 ini dapat dipantau melalui website kesmavet di http://kesmavet.ditjennak.pertanian.go.id. (Red.19)

PENGAWASAN TERPADU PEMASUKAN PRODUK HEWAN DI WILAYAH PERBATASAN NKRI

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 24 September 2019 08:35

Hits: 19

Oleh :

1. Drh. Nuraina (Fungsional Medik Veteriner Muda)

2. Drh. Eka Handayani, M.Si (Kepala Seksi Pengawasan Peredaran)

Dalam rangka menjamin keamanan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan produk hewan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Produk Hewan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia terutama di wilayah perbatasan Negara, perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai instansi secara terpadu meliputi Kementerian Pertanian, BPOM, BPJPH, LPPOM MUI, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dinas provinsi/kabupaten/kota, serta Tim Satgas Pangan, PPNS, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian petugas dapat megambil langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan terpadu ini bertujuan untuk mengkoordinasikan mekanisme jalannya pengawasan terpadu keamanan produk hewan. Pengawasan juga dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan dari luar negeri terkait aspek keamanan dan peredarannya. Selain itu pengawasan juga diharapkan dapat mengsinergikan kegiatan pengawasan dengan instansi terkait yang berwenang dalam upaya menjamin keamanan produk hewan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia terutama diperbatasan Negara.

Mengapa perlu dilakukan pengawasan terpadu di perbatasan Negara Republik Indonesia? Aspek keamanan pangan merupakan tuntutan dari masyarakat yang semakin maju dan modern dalam dunia perdagangan bebas. Produk hewan yang berupa pangan asal hewan (daging, susu dan produk telur) maupun produk hewan non pangan (kulit, bulu, tulang) yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia selain diproduksi di dalam negeri, juga diimpor dari beberapa negara melalui pintu-pintu pemasukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian untuk mengantisipasi pemasukan produk hewan illegal terutama di daerah perbatasan perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dalam rangka memberikan jaminan keamanan produk yang beredar. Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang industri pangan dalam hal perdagangan bebas kebutuhan produk hewan semakin meningkat. Pemasukan produk hewan juga dimungkinkan masuk secara illegal melalui pintu masuk yang tidak resmi (pelabuhan tikus) yang lepas dari pengawasan petugas.

Oleh karena itu perlu melakukan pengawasan secara terpadu oleh petugas sesuai dengan kewenangannya. Di gerbang pemasukan (bandara dan pelabuhan) resmi biasanya sudah ada petugas karantina dan beacukai yang memeriksa pemasukan barang. Petugas Pengawas Kesmavet, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Penyidik Polri serta instansi lain terkait juga melakukan pengawasan terhadap peredarannya.

Petugas Tim pengawasan terpadu biasanya melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kondisi fisik barang, dan wawancara dengan penanggung pelaku usaha dengan yang didukung dengan ceklist yang sudah disediakan. Jika semua persyaratan telah lengkap maka produk hewan tersebut dapat dipastikan aman dan dapat diedarkan. Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap maka produk hewan tersebut belum dapat dipastikan aman bagi masyarakat dan dimungkinkan masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengawasan terpadu secara rutin dan berkala sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pengawasan di wilayah perbatasan(red 19).