Pencarian 

Beranda

Media Website Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menerima tulisan yang dikirim ke alamat redaksi melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tulisan bersifat orisinil, aktual dan informatif tentang kesehatan masyarakat veteriner diketik rapi 1,5 spasi. Panjang tulisan 2-3 halaman diketik format *.doc(words file) maksimal 7000 karakter termasuk spasi. Foto pendukung minimal 2 buah  dengan ukuran masing-masing maksimal sebesar 2MB. Sebelum diterbitkan tulisan di review dan disunting oleh Tim redaksi tanpa merubah isinya.  Perlu kami sampaikan sebelumnya pengiriman tulisan gratis dan tidak tersedia honor bagi penulis. 

Hari Rabies Sedunia 2020: ” Edukasi Webinar Drama Anak “Aku dan Hewan Kesayanganku Bebas Rabies”

 

Jakarta, 24 September 2020 – Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Ditjen Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), FAO ECTAD, dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kampanye rabies kepada 481 Sekolah Dasar siswa/i di Kalimantan Barat serta provinsi lainnya yang mendaftar melalui saluran Youtube Ditkesmavet.

Kampanye rabies ini dikemas dalam bentuk pentas drama virtual anak "Aku dan Hewan Kesayanganku Bebas Rabies" yang memberikan informasi tentang seputar rabies. Apa itu rabies, bahaya rabies, tindakan yang dilakukan jika digigit hewan penular rabies, cara menghindari gigitan anjing serta memelihara hewan kesayangan yang baik melalui konsultasi ke dokter hewan dan pentingnya vaksinasi rabies secara rutin pada hewan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc mengatakan edukasi tentang rabies khususnya kepada anak-anak usia sekolah dasar di Kalimantan Barat sebagai daerah endemis ini sangat penting. Pasalnya, mayoritas korban gigitan rabies adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun.

"Rabies ini merupakan salah satu zoonosis yang mematikan di dunia. Setiap sembilan menit satu orang meninggal. Bahaya sekali," ujar Nasrullah.

Bedasarkan informasi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), setiap sembilan menit satu orang meninggal dunia karena rabies. Sementara setiap tahun, rabies membunuh hampir 59.000 orang di seluruh dunia. Dan lebih dari 95% kasus rabies pada manusia akibat gigitan anjing yang terifeksi rabies.

Walaupun mematikan, rabies pada manusia 100% dapat dicegah. Vaksinasi anjing terhadap rabies merupakan cara yang terbaik dalam mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia, yaitu dengan melakukan vaksinasi setidaknya 70% dari populasi anjing.

"Jika itu dilakukan kita dapat mencegah penularan rabies dari hewan ke manusia," ucap Nasrullah.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsul Ma’arif M.Si menerangkan, penyakit rabies adalah salah satu zoonosis yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Direktorat Kesmavet sendiri bertanggungjawab terhadap pengendalian dan penanggulangan zoonosis, utamanya agar penyakit ini tidak menular kepada manusia.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan hewan," ujar Syamsul.

Ia menambahkan bahwa sebagai wujud tanggungjawab kepada hewan peliharaan, maka setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungannya. Jika mengetahui terjadinya kasus zoonosis misalnya rabies pada manusia dan/atau hewan, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang baik itu petugas kesehatan maupun petugas kesehatan hewan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, sangat mengapresiasi bahwa kegiatan edukasi rabies kepada anak-anak sekolah dasar dalam rangka Peringatan hari rabies Sedunia tahun 2020 ini dilaksanakan di wilayahnya. Mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah endemis rabies di Indonesia.

Norsan menerangkan pada Bulan Agustus 2014 Kalimantan Barat pernah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Namun, pada akhir tahun 2014 provinsi ini kembali dinyatakan sebagai daerah Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies setelah ditemukannya kasus gigitan anjing positif rabies di Kabupaten Ketapang, Melawi, dan terus menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat kecuali Kota Pontianak.

“Kasus tertinggi terjadi tahun 2018 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 25 orang dari 3.873 kasus gigitan. Pada tahun 2019, ada 14 orang korban meninggal dari 4.398 kasus gigitan. Di tahun 2020 tertanda sampai 21 September ini korban meninggal sebanyak 2 orang dari 1.398 kasus gigitan,” ungkapnya.

Norsan mengharapkan agar edukasi tentang rabies ini dapat terus diingat oleh anak-anak. Sehingga tidak ada lagi anak-anak di Kalimantan Barat yang tertular rabies, sesuai dengan visi misi Kalimantan Barat, zero infeksi rabies tahun 2023.

Team Leader a.i FAO ECTAD Luuk Schoonman menambahkan bahwa kegiatan KIE yang menargetkan anak-anak di sekolah dasar ini dapat menjadi pengingat kepada sekitarnya untuk saling menjaga kesehatan hewan agar terhindar dari penyakit rabies. Karena, anak-anak juga dapat menjadi agent of change dalam mengingatkan ancaman penyakit rabies kepada orang tua, saudara, maupun teman bermain di lingkungan disekitarnya.

"Dengan metode penyampaian pesan yang dekat dengan dunia anak, seperti menyanyi dan pentas drama, diharapkan anak-anak dapat lebih mengerti tentang bahaya rabies dan pencegahan jika terjadi gigitan rabies,” ujar Luuk.

Pelaksana Tugas Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia Pamela Foster mengatakan, kasus penyakit rabies di Amerika Serikat juga masih tinggi. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa penyakit menular seperti rabies tidak mengenal batas wilayah dan menimbulkan ancaman serius bagi individu, negara, dan dunia.

Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) sendiri telah bermitra dengan Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap Agenda Ketahanan Kesehatan Global.

"Utamanya untuk mengendalikan dan mencegah penyakit menular. Peringatan Hari Rabies Sedunia tahun ini menggarisbawahi peran penting yang dapat dilakukan generasi muda untuk membantu mengatasi tantangan ini dan menjaga diri mereka tetap aman.” ucap Pamela.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga menyambut baik adanya kegiatan sosialisasi rabies ini. Ia meminta sosialisasi dan edukasi terhadap bahaya rabies ini harus terus dilakukan secara masif untuk menjadikan Indonesia bebas rabies.

“Gencarnya upaya sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya rabies kepada masyarakat, diharapkan penyebaran virus rabies dapat dihentikan yang pada akhirnya target Indonesia bebas rabies akan tercapai,” harap Menteri SYL.

---

Tentang Hari Rabies Sedunia 2020
Hari Rabies Sedunia diperingati setiap tanggal 28 September. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian – FAO ECTAD – USAID mengadakan serangkaian kegiatan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, WHO, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, dan Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat.

Serangkaian kegiatan Hari Rabies Sedunia yang dilakukan secara virtual, terdiri dari lomba foto dan video rabies, pentas drama untuk anak-anak, konferensi pers kepada media, dan webinar acara puncak Hari Rabies Sedunia 2020. Seluruh rangkaian kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pemberantasan rabies di Indonesia. (gun)

Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan

Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan ini telah dilaksanakan melalui video conference zoom meeting pada tanggal 10 Juni 2020. Acara ini dibuka oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diikuti oleh 103 peserta yangberasal dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi dan Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia, perwakilan dari Direktorat Kesehatan Hewan; Subbag Hukum Ditjen Peternakan dan Keswan serta staf lingkup Direktorat Kesmavet. Materi Sosialisasi disampaikan oleh Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Sosialisasi NKV

Permentan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan ini merupakan peraturan yang menggantikan Permentan Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2020. Dengan terbitkan peraturan menteri ini memerlukan komitment bersama dan tindak lanjut segera khususnya dari Daerah melalui Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Permentan Nomor 11 Tahun 2020 ini melengkapi pengaturan sebelumnya tentang beberapa hal antara lain:

1.    Penandatangan NKV dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner;

2.    Penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21 jenis unit usaha produk hewan;

3.    Masa berlaku NKV dibatasi hanya 5 tahun dan setelah itu harus disertifikasi ulang;

4.    Pengaturan persyaratan dan penggangkatan auditor NKV oleh Gubernur; dan

5.    Pengaturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan.

Beberapa hal yang perlu segera ditindak lanjuti agar pelayanan kepada masyarakat khususnya audit dalam rangka sertifikasi NKV tidak terhambat diantaranya:

a.   Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagai salah satu syarat auditor NKV dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;

b.  Pengangkatan auditor NKV dengan Surat Keputusan Gubernur dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Demikian informasi singkat terkait sosialisasi Permentan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, semoga dapat diimplementasikan dengan baik di daerah dalam upaya penjaminan keamanan produk hewan dan mendukung usaha yang kondusif dalam serta peningkatan ekspor (Red’20).

ADVOKASI MENGATASI PERDAGANGAN DAGING ANJING DI INDONESIA

Oleh : Subdit kesejahteraan hewan (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Gemetar badan dan raut muka ketakutan beberapa ekor anjing yang hendak diturunkan dari keranjang sepeda sepeda motor. Wajahnya nampak sedih, bahkan beberapa anjing juga ada yang meneteskan air matanya menyaksikan kawannya yang dipotong. Anjing merupakan makluk yang sentien (perasa) yang dapat merasa sakit, stress, dan tertekan. Anjing dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai hewan konsumsi merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa Negara seperti China, Korea, Laos, Vietnam, Kamboja juga masih memanfaatkan anjing sebagai hewan konsumsi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya anjing tidak termasuk dalam kategori hewan konsumsi yang lazim dimakan. Namun peraturan yang secara jelas dan detail menyatakan bahwa anjing bukan merupakan hewan konsumsi juga belum ada sampai saat ini. Pengaturan dan pelarangan penggunaan anjing sebagai hewan konsumsi mengundang perhatian dari seluruh pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa aktifis dan media masa menyoroti masalah peranjingan dan mencapai puncaknya pada tahun 2018/2019. Namun demikian tak menutup kemungkinan isu ini juga digunakan untuk memobilisasi suasana politik di negeri ini. Kita tahu bahwa menyikapi perdagangan daging anjing yang terjadi di Indonesia sangat kompleks menyangkut multi dimensi seperti hukum, adat, sosial, ekonomi, politik, etnis, dan juga unsur SARA.

Menyikapi hal tersebut pada tahun 2018 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan di Bogor yang salah satu topiknya membahas tentang upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Lima hari setelah pertemuan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018 (1.50 pm) berita pagi telah menyebar di media Australia tertulis dalam The Sydney Morning Herlad dengan judul artikel “Dog and Cat Meat Trade to be banned, Indonesian government voms” sumber berita terkenal yang sangat peduli dengan kondisi internasional tentang perjuangan Indonesia dalam mengatasi perdagangan daging anjing. Atas dasar kesepakatan hasil rapat kordinasi nasional tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Tidak hanya sampai disini saya pemerintah pusat terus memantau perkembangan implementasi surat edaran tersebut sekaligus melakukan advokasi agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat.

Dengan anggaran yang terbatas pemerintah pusat melakukan survey perdagangan daging anjing sekaligus sosialisasi untuk mendapatkan gambaran latar belakang sulitnya mengubah perilaku pelaku pedagang daging anjing. Tahun 2018/2019 dilakukan survey di beberapa lokasi di Medan, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Palangkaraya, Bali, dan Manado. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mensuport Pemda agar membuat peraturan daerah yang implementatif terkait perdagangan daging anjing dan memahami karakter sosial masyarakat terkait konsumsi daging anjing. Beberapa alasan sangat kompleks yang melatarbelakangi pedagang menjual daging anjing diantaranya ketidak tahuan risiko penyakit zoonotik yang dapat diakibatkan karena perdagangan daging anjing, kurangnya pemahaman terhadap aspek kesejahteraan hewan, tersedianya lapangan pekerjaan, minat konsumen mengkonsumsi daging anjing, serta alasan mitos daging anjing yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit seperti demam berdarah dan libido.

Gelombang protes terus berdatangan dari berbagai kalangan pecinta hewan baik dari lokal maupun dari luar negeri melalui kedutaan-kedutaan besar. Pemerintah Indonesia terus memberikan beberapa tanggapan dalam mengatasi perkembangan isu tersebut. Dalam era perdagangan bebas kritikan dan ancaman datang mewarnai upaya dalam rangka mengatasi perdagangan daging anjing. Kritikan dari salah satu kelompok pecinta hewan Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang beradab dalam hal ini, bahkan ada ancaman pemboikotan atas penggunaan produk Indonesia yang di ekspor ke negara Eropa.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan namun memang belum seperti yang diharapkan. Pemerintah berusaha mengambil sikap yang tepat yang memeperhatikan berbagai aspek kehidupan serta peraturan perundangan yang belaku. Mengingat belum ada dasar peraturan perundangan yang menyatakan terkait pelarangan perdagangan daging anjing di Indonesia, salah satu alasan yang paling tepat adalah terkait alasan penyebaran penyakit hewan (zoonosis) khususnya rabies. Meskipun tidak dapat di abaikan alasan utama pedagang masih tetap bertahan menjual daging anjing yaitu atas alasan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Mengingat situasi dan kondisi perdagangan daging anjing di daerah satu dengan lainnya tidak dapat disamakan, pemerintah pusat kesulitan membuat kebijakan yang seragam. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh mengatur kebijakan daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah di minta untuk segera menyusun peraturan daerah terkait perdagangan daging anjing dengan melihat beberapa aspek kehidupan. Hingga saat ini beberapa daerah telah menginisiasi penyusunan peraturan daerah seperti telah terbit Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3/2018 terkait larangan perdagangan daging anjing dan mempromosikan kesejahteraan hewan pada tanggal 6 September 2018 di Bali merupakan bentuk riil upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Peraturan desa juga diterbitkan oleh Desa adat Kapal, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali Nomor 81/DAK/XI/2018 terkait perdagangan daging anjing.

Tomohon 4

 

Peraturan Daerah juga telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Singkawang berupa Surat Edaran pelarangan konsumsi daging anjing; Provinsi DKI Jakarta (Nomor 26 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran / Perdagangan Daging Anjing-tanggal 12 Oktober 2018; Surat Edaran Larangan Pemotongan Daging Anjing Kota Metro; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produk Daging dari Hewan; dan Pemerintah Kota DIY sudah berusaha menyusun peraturan daerahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar juga berkomitmen menutup 37 lapo kuliner daging anjing di Karanganyar pada akhir Juni 2019 dengan memberikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah untuk beralih profesi lain. Hal ini dapat menjadi contoh daerah lain dalam mengatasi perdagangan daging anjing. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Wonogiri juga berkomitmen bersama-sama memperketat lalu lintas perdagangan anjing kaitannya dengan konsumsi daging anjing dan penyebaran penyakit.

Upaya lain yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun NGOs yaitu seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana kerjasama dengan Murdoch University di Bali yang didukung oleh Animal International tanggal 1 Maret 2019 di Bali yang output hasil diskusi berupa mendorong pemerintah dan pemangku adat untuk memperkuat aturan perdagangan daging anjing. Seminar tersebut juga didukung oleh hasil penelitian tentang perdagangan daging anjing yang dilakukan oleh Universitas Udayana kerjasama dengan Murdoch University di Bali yang didukung oleh Animal International yang dilanjutkan dengan tindakan riil bersama Pemerintah Daerah setempat telah menutup sejumlah 44 lapo dari 75 lapo pedagang daging anjing yang ada di Propinsi Bali. Kegiatan aksi di berbagai wilayah oleh NGOs menolak perdagangan daging anjing yang juga dilakukan penandatanganan petisi seperti di Jakarta, Manado, Jogyakarta, Solo, Bali, dll. Sampai saat ini pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat terus berusaha mengambil langkah terbaik walaupun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Partisipasi lembaga pemerintah lain dan tindakan nyata NGOs yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku sampai saat ini masih sangat di harapkan untuk mengatasi perdagangan daging anjing di Indonesia karena permasalahan perdagangan daging anjing tidak hanya semata-mata terkait alasan kesejahteraan hewan. Semoga bermanfaat (red'19).

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 29 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung