KEMENTERIAN PERTANIAN SIAPKAN AUDITOR HANDAL

Category: Beranda
Created on Tuesday, 07 August 2018 14:02
Hits: 1518

Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah daerah propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pedoman  pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, setiap unit usaha produk hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi produk hewan. Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi perlu diberi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pertanian, kewenangan penerbitan sertifikat NKV ada di Propinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk mewujudkan amanat tersebut, diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia (auditor NKV) yang kompeten dan memiliki keterampilan dalam menilai pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan di daerah. Oleh karena itu, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Bimbingan Teknis Auditor NKV.

NKV 1

Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor NKV tahun 2018 telah diselengganakan pada tanggal 23  27Juli 2018 di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang peserta yang berasal dari 19 Provinsi dan 4 orang peserta dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemberian teori, praktek dan diskusi di dalam kelas serta praktek Audit NKV pada unit usaha produk hewan. Materi yang diberikan meliputi Kebijakan Kesmavet dalam Sistem Keamanan Pangan Asal Hewan, Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, Kedudukan GHP dalam Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Asal Hewan, Prinsip GHP pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan, Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha, Teknik dan Tata Cara Audit pada Unit Usaha Produk Hewan, Teknik Penilaian NKV, Studi Kasus Audit NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan dan Pelaporan Sertifikasi NKV. Praktek Audit NKV pada unit usaha produk hewan dilaksanakan di 3 tempat yaitu unit usaha cold storage, unit usaha ritel dan unit usaha pengolahan daging.

NKV 2

Dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis Auditor NKV,  Direktur Kesmavet, drh. Syamsul Maarif, M.Si, menekankan pentingnya setiap unit usaha produk hewan memiliki NKV dalam rangka penjaminan produk hewan yang ASUH. Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2009 jo UU No. 41 tahun 2014, setiap unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV. Pada tahun 2018, pemerintah mentargetkan minimal ada tambahan 134 unit usaha produk hewan yang sudah memiliki NKV.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan Auditor NKV di propinsi/kabupaten/kota yang kompeten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan  melalui sertifikasi NKV pada unit usaha produk hewan di Daerah (red’18).

работа в одессе