UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI INDONESIA

Category: Beranda
Created on Wednesday, 08 August 2018 11:46
Hits: 1286

Koordinasi Kesrawan 2018

Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan 1-3 Agustus 2018

Kesejahteraan hewan bukanlah isu baru di Indonesia karena telah diakui oleh hukum pidana sejak zaman colonial dan dituangkan juga dalam perundangan RI.Dukungan Menteri Pertanian terhadap Deklarasi Kesejahteraan Hewan (UDAW) di PBB menjadi bentuk dukungan politis terhadap penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Kesejahteraan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang - Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Kesejahteraan hewan saat ini merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian dunia. Dalam perjanjian WTO-GATT Article XX General Exceptions dimungkinkan bahwa suatu Negara dapat melakukan pembatasan perdagangan atas dasar kepentingan melindungi moral publik, dalam hal ini kesejahteraan hewan dilihat sebagai bagian dari nilai moral dan etika. Hal ini sebenarnya merupakan tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing produk hewan nasional melalui pemenuhan aspek kesejahteraan hewan.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi/KIE), bimbingan teknis/pelatihan pada ternak/non ternak, pengawasan, dan pembinaan kesejahteraan hewan melalui dinas terkait serta melakukan pengawasan lalulintas perdagangan hewan.

Dalam menyikapi isu-isu yang beredar terkait penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia, Ditjen Perternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan tanggal 1-3 Agustus 2018 di Bogor yang dihadiri oleh Dinas teknis terkait di Propinsi /Kabupaten /Kota, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia(PDHI), akademisi, pelaku usaha dan LSM. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Drh. Syamsul Ma’arif MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Implementasi kesejahteraan hewan dalam dunia perdagangan global menjadikan tantangan tersendiri dan dapat berpotensi menjadi hambatan perdagangan suatu negara. Oleh karena itu Indonesia harus mampu menerapkan kesejahteraan hewan untuk meningkatkan daya saing produk hewan nasional”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa “Tantangan dalam penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia yaitu dasar hukum pidana yang belum kuat terkait pelanggaran kesejahteraan hewan, isu kesejahteraan hewan yang belum dianggap prioritas baik bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sampai kurangnya jumlah dan kompetensi SDM terkait kesejahteraan hewan. Walaupun demikian perlahan kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan mulai ada”.

Pemerintah juga menyadari bahwa penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya membangun kerjasama dengan pihak – pihak yang sejalan dengan semangat meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Diperlukan waktu yang cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam menyikapi isu-isu penyimpangan penerapan kesejahteraan hewan yang terjadi dilapangan.

Reformasi hukum, khususnya KUHP juga diperlukan mengingat masih rendahnya hukuman yang ditetapkan terkait pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan, sehingga perlindungan hukum terhadap aspek kesejahteraan hewan sesuai dengan tuntutan jaman / keadaan pada saat ini. Semoga bermanfaat (red’18).

работа в одессе