PENGAWASAN TERPADU PEMASUKAN PRODUK HEWAN DI WILAYAH PERBATASAN NKRI

Category: Beranda
Created on Tuesday, 24 September 2019 08:35
Hits: 487

Oleh :

1. Drh. Nuraina (Fungsional Medik Veteriner Muda)

2. Drh. Eka Handayani, M.Si (Kepala Seksi Pengawasan Peredaran)

Dalam rangka menjamin keamanan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan produk hewan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

was 3

 

Produk Hewan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia terutama di wilayah perbatasan Negara, perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan berbagai instansi secara terpadu meliputi Kementerian Pertanian, BPOM, BPJPH, LPPOM MUI, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dinas provinsi/kabupaten/kota, serta Tim Satgas Pangan, PPNS, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian petugas dapat megambil langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan terpadu ini bertujuan untuk mengkoordinasikan mekanisme jalannya pengawasan terpadu keamanan produk hewan. Pengawasan juga dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis pemasukan produk hewan dari luar negeri terkait aspek keamanan dan peredarannya. Selain itu pengawasan juga diharapkan dapat mengsinergikan kegiatan pengawasan dengan instansi terkait yang berwenang dalam upaya menjamin keamanan produk hewan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia terutama diperbatasan Negara.

was 2

Mengapa perlu dilakukan pengawasan terpadu di perbatasan Negara Republik Indonesia? Aspek keamanan pangan merupakan tuntutan dari masyarakat yang semakin maju dan modern dalam dunia perdagangan bebas. Produk hewan yang berupa pangan asal hewan (daging, susu dan produk telur) maupun produk hewan non pangan (kulit, bulu, tulang) yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia selain diproduksi di dalam negeri, juga diimpor dari beberapa negara melalui pintu-pintu pemasukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian untuk mengantisipasi pemasukan produk hewan illegal terutama di daerah perbatasan perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif dalam rangka memberikan jaminan keamanan produk yang beredar. Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang industri pangan dalam hal perdagangan bebas kebutuhan produk hewan semakin meningkat. Pemasukan produk hewan juga dimungkinkan masuk secara illegal melalui pintu masuk yang tidak resmi (pelabuhan tikus) yang lepas dari pengawasan petugas.

Oleh karena itu perlu melakukan pengawasan secara terpadu oleh petugas sesuai dengan kewenangannya. Di gerbang pemasukan (bandara dan pelabuhan) resmi biasanya sudah ada petugas karantina dan beacukai yang memeriksa pemasukan barang. Petugas Pengawas Kesmavet, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Penyidik Polri serta instansi lain terkait juga melakukan pengawasan terhadap peredarannya.

was 1

Petugas Tim pengawasan terpadu biasanya melakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kondisi fisik barang, dan wawancara dengan penanggung pelaku usaha dengan yang didukung dengan ceklist yang sudah disediakan. Jika semua persyaratan telah lengkap maka produk hewan tersebut dapat dipastikan aman dan dapat diedarkan. Apabila persyaratan dinyatakan tidak lengkap maka produk hewan tersebut belum dapat dipastikan aman bagi masyarakat dan dimungkinkan masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Oleh karena itu maka perlu dilakukan pengawasan terpadu secara rutin dan berkala sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pengawasan di wilayah perbatasan(red 19).

работа в одессе