Pencarian 

ADVOKASI MENGATASI PERDAGANGAN DAGING ANJING DI INDONESIA

Oleh : Subdit kesejahteraan hewan (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Gemetar badan dan raut muka ketakutan beberapa ekor anjing yang hendak diturunkan dari keranjang sepeda sepeda motor. Wajahnya nampak sedih, bahkan beberapa anjing juga ada yang meneteskan air matanya menyaksikan kawannya yang dipotong. Anjing merupakan makluk yang sentien (perasa) yang dapat merasa sakit, stress, dan tertekan. Anjing dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai hewan konsumsi merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa Negara seperti China, Korea, Laos, Vietnam, Kamboja juga masih memanfaatkan anjing sebagai hewan konsumsi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia sebenarnya anjing tidak termasuk dalam kategori hewan konsumsi yang lazim dimakan. Namun peraturan yang secara jelas dan detail menyatakan bahwa anjing bukan merupakan hewan konsumsi juga belum ada sampai saat ini. Pengaturan dan pelarangan penggunaan anjing sebagai hewan konsumsi mengundang perhatian dari seluruh pihak baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa aktifis dan media masa menyoroti masalah peranjingan dan mencapai puncaknya pada tahun 2018/2019. Namun demikian tak menutup kemungkinan isu ini juga digunakan untuk memobilisasi suasana politik di negeri ini. Kita tahu bahwa menyikapi perdagangan daging anjing yang terjadi di Indonesia sangat kompleks menyangkut multi dimensi seperti hukum, adat, sosial, ekonomi, politik, etnis, dan juga unsur SARA.

Menyikapi hal tersebut pada tahun 2018 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan di Bogor yang salah satu topiknya membahas tentang upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Lima hari setelah pertemuan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018 (1.50 pm) berita pagi telah menyebar di media Australia tertulis dalam The Sydney Morning Herlad dengan judul artikel “Dog and Cat Meat Trade to be banned, Indonesian government voms” sumber berita terkenal yang sangat peduli dengan kondisi internasional tentang perjuangan Indonesia dalam mengatasi perdagangan daging anjing. Atas dasar kesepakatan hasil rapat kordinasi nasional tersebut diterbitkanlah Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Tidak hanya sampai disini saya pemerintah pusat terus memantau perkembangan implementasi surat edaran tersebut sekaligus melakukan advokasi agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat.

Dengan anggaran yang terbatas pemerintah pusat melakukan survey perdagangan daging anjing sekaligus sosialisasi untuk mendapatkan gambaran latar belakang sulitnya mengubah perilaku pelaku pedagang daging anjing. Tahun 2018/2019 dilakukan survey di beberapa lokasi di Medan, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Palangkaraya, Bali, dan Manado. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mensuport Pemda agar membuat peraturan daerah yang implementatif terkait perdagangan daging anjing dan memahami karakter sosial masyarakat terkait konsumsi daging anjing. Beberapa alasan sangat kompleks yang melatarbelakangi pedagang menjual daging anjing diantaranya ketidak tahuan risiko penyakit zoonotik yang dapat diakibatkan karena perdagangan daging anjing, kurangnya pemahaman terhadap aspek kesejahteraan hewan, tersedianya lapangan pekerjaan, minat konsumen mengkonsumsi daging anjing, serta alasan mitos daging anjing yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit seperti demam berdarah dan libido.

Gelombang protes terus berdatangan dari berbagai kalangan pecinta hewan baik dari lokal maupun dari luar negeri melalui kedutaan-kedutaan besar. Pemerintah Indonesia terus memberikan beberapa tanggapan dalam mengatasi perkembangan isu tersebut. Dalam era perdagangan bebas kritikan dan ancaman datang mewarnai upaya dalam rangka mengatasi perdagangan daging anjing. Kritikan dari salah satu kelompok pecinta hewan Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang beradab dalam hal ini, bahkan ada ancaman pemboikotan atas penggunaan produk Indonesia yang di ekspor ke negara Eropa.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam, berbagai upaya dilakukan namun memang belum seperti yang diharapkan. Pemerintah berusaha mengambil sikap yang tepat yang memeperhatikan berbagai aspek kehidupan serta peraturan perundangan yang belaku. Mengingat belum ada dasar peraturan perundangan yang menyatakan terkait pelarangan perdagangan daging anjing di Indonesia, salah satu alasan yang paling tepat adalah terkait alasan penyebaran penyakit hewan (zoonosis) khususnya rabies. Meskipun tidak dapat di abaikan alasan utama pedagang masih tetap bertahan menjual daging anjing yaitu atas alasan kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Mengingat situasi dan kondisi perdagangan daging anjing di daerah satu dengan lainnya tidak dapat disamakan, pemerintah pusat kesulitan membuat kebijakan yang seragam. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan penuh mengatur kebijakan daerah masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah di minta untuk segera menyusun peraturan daerah terkait perdagangan daging anjing dengan melihat beberapa aspek kehidupan. Hingga saat ini beberapa daerah telah menginisiasi penyusunan peraturan daerah seperti telah terbit Peraturan Desa Sanur Kaja Nomor 3/2018 terkait larangan perdagangan daging anjing dan mempromosikan kesejahteraan hewan pada tanggal 6 September 2018 di Bali merupakan bentuk riil upaya mengatasi perdagangan daging anjing. Peraturan desa juga diterbitkan oleh Desa adat Kapal, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali Nomor 81/DAK/XI/2018 terkait perdagangan daging anjing.

Tomohon 4

 

Peraturan Daerah juga telah diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Singkawang berupa Surat Edaran pelarangan konsumsi daging anjing; Provinsi DKI Jakarta (Nomor 26 tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran / Perdagangan Daging Anjing-tanggal 12 Oktober 2018; Surat Edaran Larangan Pemotongan Daging Anjing Kota Metro; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produk Daging dari Hewan; dan Pemerintah Kota DIY sudah berusaha menyusun peraturan daerahnya. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar juga berkomitmen menutup 37 lapo kuliner daging anjing di Karanganyar pada akhir Juni 2019 dengan memberikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah untuk beralih profesi lain. Hal ini dapat menjadi contoh daerah lain dalam mengatasi perdagangan daging anjing. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, Surakarta dan Wonogiri juga berkomitmen bersama-sama memperketat lalu lintas perdagangan anjing kaitannya dengan konsumsi daging anjing dan penyebaran penyakit.

Upaya lain yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun NGOs yaitu seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana kerjasama dengan Murdoch University di Bali yang didukung oleh Animal International tanggal 1 Maret 2019 di Bali yang output hasil diskusi berupa mendorong pemerintah dan pemangku adat untuk memperkuat aturan perdagangan daging anjing. Seminar tersebut juga didukung oleh hasil penelitian tentang perdagangan daging anjing yang dilakukan oleh Universitas Udayana kerjasama dengan Murdoch University di Bali yang didukung oleh Animal International yang dilanjutkan dengan tindakan riil bersama Pemerintah Daerah setempat telah menutup sejumlah 44 lapo dari 75 lapo pedagang daging anjing yang ada di Propinsi Bali. Kegiatan aksi di berbagai wilayah oleh NGOs menolak perdagangan daging anjing yang juga dilakukan penandatanganan petisi seperti di Jakarta, Manado, Jogyakarta, Solo, Bali, dll. Sampai saat ini pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat terus berusaha mengambil langkah terbaik walaupun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Partisipasi lembaga pemerintah lain dan tindakan nyata NGOs yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku sampai saat ini masih sangat di harapkan untuk mengatasi perdagangan daging anjing di Indonesia karena permasalahan perdagangan daging anjing tidak hanya semata-mata terkait alasan kesejahteraan hewan. Semoga bermanfaat (red'19).

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 25 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung