Pencarian 

Kesmavet Produk.pnghewan.pngim1

Beranda

Media Website Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menerima tulisan yang dikirim ke alamat redaksi melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tulisan bersifat orisinil, aktual dan informatif tentang kesehatan masyarakat veteriner diketik rapi 1,5 spasi. Panjang tulisan 2-3 halaman diketik format *.doc(words file) maksimal 7000 karakter termasuk spasi. Foto pendukung minimal 2 buah  dengan ukuran masing-masing maksimal sebesar 2MB. Sebelum diterbitkan tulisan di review dan disunting oleh Tim redaksi tanpa merubah isinya.  Perlu kami sampaikan sebelumnya pengiriman tulisan gratis dan tidak tersedia honor bagi penulis. 

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI INDONESIA

Koordinasi Kesrawan 2018

Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan 1-3 Agustus 2018

Kesejahteraan hewan bukanlah isu baru di Indonesia karena telah diakui oleh hukum pidana sejak zaman colonial dan dituangkan juga dalam perundangan RI.Dukungan Menteri Pertanian terhadap Deklarasi Kesejahteraan Hewan (UDAW) di PBB menjadi bentuk dukungan politis terhadap penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Kesejahteraan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang - Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Kesejahteraan hewan saat ini merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian dunia. Dalam perjanjian WTO-GATT Article XX General Exceptions dimungkinkan bahwa suatu Negara dapat melakukan pembatasan perdagangan atas dasar kepentingan melindungi moral publik, dalam hal ini kesejahteraan hewan dilihat sebagai bagian dari nilai moral dan etika. Hal ini sebenarnya merupakan tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing produk hewan nasional melalui pemenuhan aspek kesejahteraan hewan.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi/KIE), bimbingan teknis/pelatihan pada ternak/non ternak, pengawasan, dan pembinaan kesejahteraan hewan melalui dinas terkait serta melakukan pengawasan lalulintas perdagangan hewan.

Dalam menyikapi isu-isu yang beredar terkait penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia, Ditjen Perternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan tanggal 1-3 Agustus 2018 di Bogor yang dihadiri oleh Dinas teknis terkait di Propinsi /Kabupaten /Kota, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia(PDHI), akademisi, pelaku usaha dan LSM. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Drh. Syamsul Ma’arif MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Implementasi kesejahteraan hewan dalam dunia perdagangan global menjadikan tantangan tersendiri dan dapat berpotensi menjadi hambatan perdagangan suatu negara. Oleh karena itu Indonesia harus mampu menerapkan kesejahteraan hewan untuk meningkatkan daya saing produk hewan nasional”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa “Tantangan dalam penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia yaitu dasar hukum pidana yang belum kuat terkait pelanggaran kesejahteraan hewan, isu kesejahteraan hewan yang belum dianggap prioritas baik bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sampai kurangnya jumlah dan kompetensi SDM terkait kesejahteraan hewan. Walaupun demikian perlahan kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan mulai ada”.

Pemerintah juga menyadari bahwa penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya membangun kerjasama dengan pihak – pihak yang sejalan dengan semangat meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Diperlukan waktu yang cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam menyikapi isu-isu penyimpangan penerapan kesejahteraan hewan yang terjadi dilapangan.

Reformasi hukum, khususnya KUHP juga diperlukan mengingat masih rendahnya hukuman yang ditetapkan terkait pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan, sehingga perlindungan hukum terhadap aspek kesejahteraan hewan sesuai dengan tuntutan jaman / keadaan pada saat ini. Semoga bermanfaat (red’18).

KEMENTERIAN PERTANIAN SIAPKAN AUDITOR HANDAL

Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah daerah propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pedoman  pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, setiap unit usaha produk hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi produk hewan. Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi perlu diberi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pertanian, kewenangan penerbitan sertifikat NKV ada di Propinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk mewujudkan amanat tersebut, diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia (auditor NKV) yang kompeten dan memiliki keterampilan dalam menilai pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan di daerah. Oleh karena itu, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Bimbingan Teknis Auditor NKV.

NKV 1

Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor NKV tahun 2018 telah diselengganakan pada tanggal 23  27Juli 2018 di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang peserta yang berasal dari 19 Provinsi dan 4 orang peserta dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemberian teori, praktek dan diskusi di dalam kelas serta praktek Audit NKV pada unit usaha produk hewan. Materi yang diberikan meliputi Kebijakan Kesmavet dalam Sistem Keamanan Pangan Asal Hewan, Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, Kedudukan GHP dalam Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Asal Hewan, Prinsip GHP pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan, Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha, Teknik dan Tata Cara Audit pada Unit Usaha Produk Hewan, Teknik Penilaian NKV, Studi Kasus Audit NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan dan Pelaporan Sertifikasi NKV. Praktek Audit NKV pada unit usaha produk hewan dilaksanakan di 3 tempat yaitu unit usaha cold storage, unit usaha ritel dan unit usaha pengolahan daging.

NKV 2

Dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis Auditor NKV,  Direktur Kesmavet, drh. Syamsul Maarif, M.Si, menekankan pentingnya setiap unit usaha produk hewan memiliki NKV dalam rangka penjaminan produk hewan yang ASUH. Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2009 jo UU No. 41 tahun 2014, setiap unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV. Pada tahun 2018, pemerintah mentargetkan minimal ada tambahan 134 unit usaha produk hewan yang sudah memiliki NKV.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan Auditor NKV di propinsi/kabupaten/kota yang kompeten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan  melalui sertifikasi NKV pada unit usaha produk hewan di Daerah (red’18).

MANFAAT KAPAL TERNAK DAN ASPEK KESEJAHTERAAN HEWANNYA

Pendahuluan

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas daratan dan lautan menuntut sarana transportasi laut, udara, dan darat yang baik untuk mengangkut penumpang, benda hidup, dan barang. Sebagai moda transportasi yang cocok untuk memindahkan hewan/ternak antar pulau pilihan alternatifnya adalah menggunakan kapal atau pesawat. Namun bila menggunakan pesawat biaya sangat mahal dan kurang efisien. Bisa juga menggunakan kendaraan angkut truk apabila tersedia sarana jembatan penyeberangan antar pulau. Namun, selama ini transportasi ternak antar pulau biasanya menggunakan jasa kapal barang dimana aspek kesejahteraan hewan seringkali diabaikan. Kesejahteraan hewan saat ini menjadi sorotan publik bahkan dunia internasional khususnya dalam pengangkutan ternak. Sebagai contohnya dalam berita di Australia Plus ABC menyebutkan 2400 ekor domba mati terjadi saat pengiriman dari Fremantle, Australia Barat menuju ke Timur Tengah dari jumlah total pengiriman sebanyak 64.000 ekor pada bulan Agustus tahun tahun lalu. Hal ini diakibatkan karena domba-domba mengalami stress panas saat pengangkutan dan kelembaban yang ekstrem (detikNews, 5 April 2018). Di Indonesia sendiri cara memperlakukan ternak saat transportasi yang sesuai dengan kaidah kesrawan mulai dari proses pengangkutan naik ke atas kapal, selama perjalanan, dan hingga diturunkan masih banyak kekurangan. Hal ini yang membuat prihatin banyak pihak untuk meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan dan sebagai dasar pemerintah untuk menemukan terobosan baru dalam sistem pengangkutan ternak. Disisi lain dinilai secara ekonomi tarif jasa angkut ternak yang mahal menjadikan beban tersendiri akan harga jual ternak yang meningkat di daerah penerima yang berpengaruh pada harga daging pada tingkat konsumen.

Kapal Ternak 1

Kapal Ternak KM Camara Nusantara 1

Sumber Ilustrasi ; Maritim News.com

Jalur Tol Laut yang di canangkan presiden beberapa tahun lalu merupakan salah satu alternative untuk mengatasi hal ini. Khusus kapal untuk pengangkutan ternak telah dipersiapkan sebuah kapal KM Camar Nusantara 1 yang dioperasikan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni).KM Camara Nusantara 1 memiliki panjang 68 meter dan lebar 14 meter yang dapat memuat sapi sejumlah 500 ekor. KM Camara Nusantara I dibangun sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan di Galangan Bangkalan, Madura. Setelah berjalan satu tahun pelayaran, hasil evaluasi pelayaran kapal ternak Camara Nusantara I menunjukan bahwa penyusutan bobot berat hidup ternak selama perjalanan rata-rata hanya mencapai 7-12% sedangkan jika dibandingkan dengan penyusutan bobot dengan menggunkan kapal kargo mencapai lebih dari 15-22%. Hal ini disebabkan karena KM Camara Nusantara I memiliki waktu tempuh 5 hari relatif lebih cepat, kondisi kapal, dan tatalaksana memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan internasional. Dalam satu tahun kapal tersebut mampu mengangkut sekitar 11.731 ekor sapi (tahun 2016) dan 12.000 ekor sapi (tahun 2017) dengan rute yang telah ditetapkan. Tahun 2018 ini pemerintah akan menambah jumlah 5 kapal ternak (2 NTT, 2 NTB, dan 1Bali) dengan segala persiapan dan rute yang dilaluinya.

Kapal Ternak 2 copy

Sapi terpeleset saat menuruni kapal biasa terjadi dengan kapal konvensional tanpa fasilitas unloading

Sumber Ilustrasi : By Jonas Cullwick, http://dailypost.vu/news

Kapal Ternak 3

Penurunan sapi dari kapal yang memperhatikan aspek kesejahteraan hewan

Sumber ilustrasi ; Economy.okezone.com

Beberapa aspek penting yang menyangkut kesejahteraan hewan dalam proses pengangkutan ternak menggunakan kapal meliputi : desain kapal, kompetensi sumber daya manusia, cara pemuatan ternak (loading), penanganan ternak saat perjalanan, cara menurunkan ternak (unloading), dan kemungkinan tindakan emergensi bila terjadi sewaktu-waktu. Disisi lain diperlukan juga persiapan keberangkatan perjalanan kapal ternak meliputi; persiapan hewan, jenis kapal yang digunakan, route, estimasi lama perjalanan, persediaan pakan selama perjalanan, pencampuran hewan, tenaga medis, obat-obatan, prosedur emergency, dll. Petugas yang menangani hewan memiliki kompetensi yang baik dibidangnya minimal memahami perilaku dasar hewan dan dapat memperlakukan hewan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kejadian stress. Pembagian tugas dan kewenangan dalam hal penanganan ternak selama proses pengangkutan ternak melalui jalur laut melibatkan pemilik hewan, eksportir, pelaku bisnis, tuan kapal, pengelola fasilitas kapal, pengelola fasilitas bongkar/muat, petugas penanganan hewan, otoritas veteriner di daerah asal dan tujuan.Kapal ternak harus dirancang dengan penerangan yang cukup sehingga ternak mudah diamati serta mudah dalam menjaga kebersihan dan disinfeksi. Kepadatan ternak disesuaikan dengan jenis ternak, kebutuhan ternak, dapat memberikan suasana ternak yang nyaman untuk berdiri, berbaring, tidak berdesak-desakan, dan kepala tidak bersentuhan dengan deg atas kapal.

Kapal Ternak 4

Kondisi ruang kapal pengangkut ternak KM Camara Nusantara 1

Sumber Ilustrasi ; Tribunnews.com

Selain desain kapal yang baik untuk pengangkutan ternak ketersediaan pakan selama proses perjalanan juga harus diperhatikan, dimana pakan ternak harus disimpan ditempat yang terlindung dengan baik dari bahaya tercemarnya air laut dan kemungkinan kebakaran. Proses penaikan dan penurunan hewan menjadi salah satu faktor dalam mengimplementasikan kesejahteraan hewan dengan baik. Tersedianya tempat untuk menaikkan dan menurunkan hewan dengan aman penting dipersiapkan sehingga hewan tidak tergelincir atau terjatuh yang dapat berakibat mencederai/melukai hewan dan stres. Proses penggiringan dan penanganan ternak dilakukan dengan hati-hati tanpa menimbulkan stress pada ternak. Penggunaan alat-alat penggiring ternak yang memperhatikan kesejahteran hewan dilakukan dengan sebaik mungkin. Memukul sapi dengan cambuk/tongkat tidak diperbolehkan karena dapat melukai ternak dimana melanggar kaidah kesejahteraan hewan ,serta penggunaan alat kejut (elektric shock) sebaiknya di hindari. Penggiringan ternak yang baik dapat menggunakan tongkat berbendera yang dilakukan perlahan mengikuti ritme pergerakan sapi sehingga sapi akan terarah dengan mudah sesuai area pandangan sapi (flight zone) menuju tempat yang kita inginkan. Semoga bermanfaat(red’18).

***Ditulis oleh : Puguh Wahyudi (Medik Veteriner Muda pada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 13 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung