Pencarian 

Kesmavet Produk.pnghewan.pngim1

Beranda

Media Website Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menerima tulisan yang dikirim ke alamat redaksi melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tulisan bersifat orisinil, aktual dan informatif tentang kesehatan masyarakat veteriner diketik rapi 1,5 spasi. Panjang tulisan 2-3 halaman diketik format *.doc(words file) maksimal 7000 karakter termasuk spasi. Foto pendukung minimal 2 buah  dengan ukuran masing-masing maksimal sebesar 2MB. Sebelum diterbitkan tulisan di review dan disunting oleh Tim redaksi tanpa merubah isinya.  Perlu kami sampaikan sebelumnya pengiriman tulisan gratis dan tidak tersedia honor bagi penulis. 

Coming Soon “ Lembaga Pemeriksa Halal” Produk Hewan Pangan

Langkah Penjaminan Pemerintah Bagi Konsumen Terhadap Kehalalan Produk Hewan Pangan Bagi Produk Yang Dipersyaratkan

 Oleh : drh. Jayanti, drh. Eko Susanto MSi dan drh. Lili Darwita

(Subdit Sanitari dan Standardisasi, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner)

 

Fresh Meat 1024x679

Permintaan pangan hewani (daging, telur, madu, gelatin, dan susu) dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, perubahan gaya hidup, kesadaran gizi dan tingkat pendidikan. Di era globalisasi saat ini, produk hasil peternakan kita dituntut untuk mampu bersaing bukan hanya di dalam negeri (bersaing dengan produk impor) akan tetapi juga terutama untuk merebut pasar internasional. Masyarakat pun semakin menuntut persyaratan mutu serta kehalalan produk hewan pangan yang dikonsumsi terjamin dengan baik.

Persyaratan kehalalan produk hewan menjadi hal terpenting, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 juncto Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan bahwa produk hewan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Mengingat produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, maka Pemerintah berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berupaya untuk memberikan jaminan kehalalan pada konsumen melalui fasilitasi Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Produk Hewan. LPH ini nantinya akan melaksanakana tugas yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memeriksa atau menguji kehalalan produk hewan. Hasil pemeriksaan oleh LPH akan disampaikan ke BPJPH untuk dimintakan fatwa oleh MUI sebelum diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH. LPH Produk Hewan Direktorat Kesehatan masyarakat Veteriner akan bekerjasama dengan laboratorium terakreditasi misalnya dalam hal pengujian DNA Babi yaitu Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Dalam membangun LPH produk hewan wajib memiliki minimal 3 auditor halal tersertifikasi oleh MUI. Dengan adanya LPH Produk Hewan yang didirikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, diharapkan semua produk hewan pangan yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya, sehingga dapat tercipta ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan #red18.

#Direktoratkesehatanmasyarakatveteriner

Workshop Pemetaan Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan

Oleh :Drh. Fety Nurrachmawati

Pada tanggal 7-8 Februari telah dilaksanakan kegiatan Workshop Pemetaan Pogram Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan bertempat di IPB Conventional Center, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan dihadiri oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) : Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Subang, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Banjarbaru dan Balai Veteriner Medan, Balai Pengujian Mutu dan  Sertifikasi Produk Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI, Jawa Barat,  Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner di provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Papua. Adapun narasumber Dr. Drh. Denny W Lukman dari FKH IPB memaparkan tentang Konsep Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan di Unit Usaha.  

IMG-20180208-WA0003

Untuk melaksanakan amanat aturan legislasi dan regulasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner-Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun rancangan kegiatan Program Monitoring-Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba dalam bentuk workshop. Kegiatan ini adalah penjabaran terkait dengan pengawasan unit usaha, pengawasan produk hewan, dan pemeriksaan serta pengujian produk hewan dalam rangka penjaminan produk hewan.

Dalam rancangannya, kegiatan ini ditargetkan untuk mendukung upaya pembinaan dan pengawasan unit usaha kearah sertifikasi unit usaha produk hewan (sertifikasi nomor kontrol veteriner), disamping untuk menyediakan data dan informasi terkait tingkat keamanan produk hewan (residu dan cemaran mikroba) yang akan beredar dan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pendekatan penentuan prioritas target unit usaha dirancang dengan Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan petugas pengawasan kesmavet tingkat Propinsi sebagai otoritas yang akan melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan di daerahnya masing-masing. Adapun target pengawasan/surveilans untuk pengukuran tingkat kepatuhan unit usaha meliputi: unit usaha eksportir produk hewan pangan (dalam bentuk produk hewan segar), unit usaha importir produk hewan pangan (dalam bentuk bahan jadi maupun bahan baku untuk kebutuhan industri), serta unit usaha produk hewan untuk tujuan peredaran domestik.

Target kegiatan monitoring-surveilans tahun 2018 untuk pengujian residu dan cemaran mikroba sebanyak total 30.530 sampel. Rancangan target sampel disusun berdasarkan matriks perencanaan sampling dengan pendekatan wilayah di 8 regional BBVET dan BVET, yang disesuaikan dengan data dukung unit usaha prioritas di masing-masing propinsi. Sebanyak 222 unit usaha ditargetkan untuk dibina kearah sertifikasi NKV akan menjadi prioritas dalam kegiatan ini, sedangkan target surveilans akan ditentukan prioritasnya dari total sebanyak 1675 unit usaha yang terdata sudah memiliki sertifikat NKV sampai dengan data tahun 2016. Sedangkan untuk mendukung upaya tindak lanjut pembinaan dan pengawasan unit usaha produk hewan di Daerah, sebanyak 4.080 sampel ditargetkan menjadi kegiatan di tingkat propinsi yang mangacu pada hasil monitoring-surveilans residu dan cemaran mikroba. Semoga bermanfaat (red'18).

Pertemuan Koordinasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dan Kesejahteraan Hewan

Ternak ruminansia betina produktif merupakan bagian utama dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan populasi ternak di Indonesia. Dengan masih tingginya tingkat pemotongan ternak betina produktif perlu segera diambil kebijakan untuk mencegah pemotongan ternak betina produktif agar jumlah populasinya tidak berkurang/habis dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Permentan Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.Kegiatan Pengendalian  Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif juga didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Baharkam Polri Nomor : 09001/HK.230/F/05/2017 dan Nomor B/44/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif.

Bentuk kegiatan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif meliputi sosialisasi peraturan perundang-undnagan tentang pelarangan pemotongan betina produktif, pengawasan di sektor hulu (peternak, pasar ternak, check point, jagal) dan di hilir (RPH), pembinaan pelaku usaha, pengamanan petugas, dan penertiban pemotongan di luar RPH. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pengawasaan dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen bersama dalam upaya mencegah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Oleh karena itu setelah hampir satu tahun kegiatan ini berjalan dilakukan pertemuan koordinasi pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Bogor dengan maksud menyamakan persepsi sekaligus evaluasi antara Ditjen PKH dan Polri.  

Betina Produktif 1-3 Februari 2018

Kegiatan sosialisasi dan pengawasan dengan pihak Kepolisian cukup efektif dalam menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif. Tahun 2017 kegiatan pengendalian betina produktif difokuskan pada 17 provinsi yang angka pemotongan betina produktifnya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya penurunan pemotongan betina produktif pada semester II tahun 2017 dimana kegiatan sosialisasi dan pengawasan mulai efektif berjalan. “Pemotongan sapi/kerbau betina produktif pada Semester II  Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 14,3% di 17 provinsi lokasi target. Selama tahun 2017 telah berhasil dilakukan pencegahan pemotongan betina produtif sebanyak 16.517 ekor. Potensi ekonomi yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pencegahan pemotongan betina produktif ini mencapai Rp. 49,55 milyar. Walaupun demikian secara nasional pemotongan sapi/kerbau betina produktif masih cukup tinggi.

Disisi lain isu kesejahteraan hewan merupakan tantangan isu publik yang menjadi perhatian dunia. Penerapan kesejahteraan hewan tidak hanya diterapkan pada hewan ternak tetapi juga hewan non ternak (kesayangan, eksotik, dan aquatik) baik yang merupakan tanggungjawab Kementerian Pertanian (Ditjen PKH) maupun lintas Kementerian dengan mengacu pada Standar Internasional, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Standar Swasta, dan lain-lain.Peran fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat menjadi pioner dalam menerapkan kesejahteraan hewan sehingga UPT juga dapat dapat membina penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat.Semoga dengan intensifnya kegiatan sosialisasi dan pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif ini dapat menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif dan meningkatnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat. Demikian semoga bermanfaat (red-17)

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 9 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung