Pencarian 

Kesmavet Produk.pnghewan.pngim1

Beranda

Media Website Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menerima tulisan yang dikirim ke alamat redaksi melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tulisan bersifat orisinil, aktual dan informatif tentang kesehatan masyarakat veteriner diketik rapi 1,5 spasi. Panjang tulisan 2-3 halaman diketik format *.doc(words file) maksimal 7000 karakter termasuk spasi. Foto pendukung minimal 2 buah  dengan ukuran masing-masing maksimal sebesar 2MB. Sebelum diterbitkan tulisan di review dan disunting oleh Tim redaksi tanpa merubah isinya.  Perlu kami sampaikan sebelumnya pengiriman tulisan gratis dan tidak tersedia honor bagi penulis. 

WORKSHOP PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA TERNAK DI BPTUHPT SIBORONG-BORONG

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengamanatkan bahwa lima prinsip kebebasan hewan sebagaimana dikenal dengan istilah Five Freedoms juga telah diadopsi dan diakomodir sebagai ketentuan baku dalam aturan-aturan hukum sebagai pedoman penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Fungsi kesejahteraan hewan ditangani oleh Subdit Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Disamping itu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting telah mencanangkan (UPSUS SIWAB) menuntut peran penting penerapan kesejahteraan hewan di peternakan.

Borong-Borong 3

1. Penyampaian materi workshop kesejahteraan hewan 

Penerapan kesejahteraan hewan dalam rantai produksi peternakan merupakan salah satu implementesi menjawab tantangan di era pasar global, khususnya tantangan terkait isu zoonosis, keamanan pangan, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan. Dengan menerapkan kesejahteraan hewan  dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi ternak maupun peternak diantaranya menurunkan angka mortalitas akhibat gangguan kesehatan, meningkatkan kwalitas/daya saing dan jumlah produksi, meningkatkan harga penjualan,  serta meningkatkan pendapatan peternak/perusahaan.Namun demikian, untuk menerapkan kesejahteraan hewan pada ternak terkendala oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan peternak terkait kesrawan dimana kesrawan merupakan bagian dari cara budidaya ternak yang baik, kerterbatasan fasilitas, kurangnya kompetensi petugas dinas dalam hal kesrawan, sehingga tidak dapat secara baik memberikan solusi permasalahan kesrawan di lapangan.

Borong-Borng 1

2. Kegiatan praktik lapangan workshop penerapan kesejahteraan hewan

Borong-Borong 2

3. Ternak babi yang sedang lahir, menyusui, dan masa sapih

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborong-Borong merupakan satu-satunya Balai di Indonesia yang fokus menangani pengembangan jenis ternak babi dan kerbau. Untuk menerapkan kesejahteraan hewan pada ternak tersebut dipandang perlu memberikan pembekalan kepada petugas-petugas yang menangani langsung di instalasi kandang. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas SDM yang mampu mengimplementasikan kesrawan pada ternak babi dan kerbau dengan baik dilakukan workshop penerapan kesejahteraan hewan yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2017 di BPTUHPT Siborong-Borong ini. Penerapan kesejahteraan hewan tidak harus membutuhkan segala fasilitas dan teknologi yang mewah dan baru, namun penerapan kesejahteraan hewan dimungkinkan dapat diterapkan dengan cara sedikit memodifikasi fasilitas yang sudah ada, komitment dan kedisiplinan petugas serta kreatifitas petugas untuk menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dengan baik. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan implementasi penerapan kesejahteraan hewan khususnya di lingkup BPTUHPT Siborong-Borong dapat ditingkatkan (Red’17).

“PEKAN KESADARAN ANTIBIOTIK SEDUNIA 2017”

antibiotik Nov

 

(Media Briefing Word Antibiotics Awarness Week tanggal, 8 November 2017)

Antimikroba merupakan salah satu temuan yang sangat baik dalam dunia kesehatan dimana adanya kuman yang bersifat jahat dapat di kendalikan dengan baik oleh hasil temuan ini. Namun tanpa kita sadari kuman yang bersifat baik pun dapat terkena dampaknya baik mati ataupun bertahan (resisten). Bila sudah muncul sifat resisten maka berbagai penyakit yang muncul tidak dapat diatasi hingga membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan jenis antibiotic baru untuk mengatasinya. Sifat resistensi juga ditunjukan dalam dunia pertanian seperti penggunaan pestisida pada pengendalian hama tanaman. Beberapa penelitian menyatakan suatu bakteri sangat mudah menjadi resisten setelah terpapar antibiotik yang tidak tepat dalam penggunaannya hanya butuh waktu 1-2 tahun saja untuk resisten sedangkan untuk menciptakan antibiotik generasi baru butuh waktu 5-20 tahun. Hal inilah yang menjadikan kekhawatiran bersama dalam dunia medis dan mengingat dampak yang lain.

Dampak resistensi antimikroba sangat kompleks meliputi dunia kesehatan, pertanian, kesehatan hewan dan lingkungan. Oleh karena itu Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengajak seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dibidang penggunaan antibiotic untuk bijak dalam penggunaanya. Kementerian pertanian juga mengajak kementerian lain (Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Kementerian Pertahanan) untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Saat ini FAO menginisiasi kegiatan public awareness dengan tema “Media Briefing World Antibiotic Awareness Week 2017” yang diselenggarakan bulan November 2017 ini dan bekerjasama dengan media televisi. Penggunaan antimikroba khususnya di subsektor peternakan dan kesehatan hewan sudah menjadi perhatian dunia (PBB). Disisi lain  adanya resolusi tripartid antara FAO, OIE, dan WHO juga telah bekerja keras untuk menangani Anti Mikrobial Resistance (AMR) tersebut.

Akhibat penggunaan antibiotik di dunia diperkiran 10 juta manusia setiap tahun meninggal akhibat penggunaan antimikroba yang salah. Di Asia dampak mortalitasnya paling tinggi sekitar 4,7 juta jiwa. Kebijakan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 41 tahun 2014 telah melarang pengunaan penggunaan antibiotik yang menyimpang. Kebijakan pemerintah yang dilakukan diantaranya menegakkan regulasi, melakukan registrasi dan sertifikasi, mengharuskan penggunaan obat dengan resep dokter/dokter hewan, pengawasan lebih diperketat baik dalam distribusi maupun produsen, penggunaannya secara bijak dan tepat. Lima strategi global (global action plant) dalam pengendalian antimikroba yaitu : meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang resistensi antimikroba; memperkuat surveilans dan penelitian; melakukan upaya pencegahan infeksi; mengoptimalkan penggunaan antimicrobial; mengembangkan ketersediaan sumberdaya yang berkelanjutan dalam upaya pengobatan.  Oleh karena itu kini saatnya seluruh masyarakat berbenah dengan menggunakan antibiotic yang bijak dan bertanggung jawab. Semoga Bermanfaaat(Red-17).

Public Hearing Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan

Dalam rangka melindungi masyarakat untuk memperoleh produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu, maka perlu dilakukan penjaminan keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, melalui registrasi dan sertifikasi produk hewan. Untuk itu diperlukan payung hukum yang pasti berupa peraturan perundangan tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 telah diadakan pertemuan Public Hearing “ Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan” yang bertempat di Ruang Rapat Utama I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanPertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Drh. Syamsul Ma’arif, M.Si) dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Sub Bagian Hukum Ditjenak keswan, BPOM RI, Asosiasi, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Depok, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Tangerang, dan Direktorat lingkup Ditjenakkeswan yang mewakili.

registrasi

Materi public hearing disampaikan langsung oleh Kasubdit Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Drh. Hastho, Yulianto, MM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 58 ayat (1) bahwadalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk HewanAyat (3); Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah NKRI untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaAyat (4); Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah NKRI untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.

Dalam public hearing ini dijelaskan penjabaran amanat Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Pasal 56, bahwa  ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sertifikat Veteriner diatur dengan Peraturan Menteri dan Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara registrasi produk Hewan diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam rancangan permentan ini dijelaskan bahwa registrasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor registrasi produk hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Sedangkan Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk hewan sebagai jaminan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta keamanan produk hewanRancangan permentan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Produk Hewan dalam rangka memperoleh nomor registrasi produk hewan dan sertifikat produk hewan dan aparatur pemerintah yang melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian dalam rangka registrasi produk hewan dan sertifikasi produk hewan. Tujuan di terbitkannya rancangan permentan ini yaitu menjamin  produk hewan yang diproduksi/diedarkan memenuhi persyaratan keamanan/mutunya, melindungi konsumen, mampu telusur (traceability); meningkatkan daya saing produk, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam Rancangan Permentan ini registrasi wajib dilakukan terhadap produk hewan yang berasal dari produksi dalam negeri dan produk hewan yang akan dikeluarkan dari dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Registrasi dilakukan terhadap produk hewan yang berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan, kemudian produk hewan yang telah memenuhi persyaratan registrasi diberikan nomor registrasi. SelanjutnyaSertifikat Veteriner dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten/Kota untuk produk hewan yang diedarkan di wilayah NKRI. Untuk produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah NKRI sertifikat veteriner dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Kementerian yang menanganibidang Kesehatan Masyarakat VeterinerSedangkan untuk  sertifikat halal dipersyaratkan oleh institusi Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014(drh. Fety Nurrachmawati/17).

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 14 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung