Pencarian 

Kesmavet Produk.pnghewan.pngim1

Beranda

Media Website Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menerima tulisan yang dikirim ke alamat redaksi melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tulisan bersifat orisinil, aktual dan informatif tentang kesehatan masyarakat veteriner diketik rapi 1,5 spasi. Panjang tulisan 2-3 halaman diketik format *.doc(words file) maksimal 7000 karakter termasuk spasi. Foto pendukung minimal 2 buah  dengan ukuran masing-masing maksimal sebesar 2MB. Sebelum diterbitkan tulisan di review dan disunting oleh Tim redaksi tanpa merubah isinya.  Perlu kami sampaikan sebelumnya pengiriman tulisan gratis dan tidak tersedia honor bagi penulis. 

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SECARA MULTIDOOR PADA KASUS PEREDARAN DAGING CELENG ILEGAL

Oleh: Drh. Widarto, MP *) Drh. Anis Trisna Fitrianti, MSi **)

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara hukum harus menjadikan hukum sebagai pedoman yang utama dalam hal menyelesaikan berbagai masalah termasuk penyelesaian masalah dalam hal penanganan kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan dapat menimpa korban baik secara perorangan, kelompok hingga Negara. Kejahatan atau penyimpangan bisa saja terjadi secara bersamaan (korporasi) sehingga dalam penanganan penyidikan tindak pidana di persangkakan dengan persangkaan komulatif.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana dapat melibatkan beberapa instansi terkait yang terlibat secara bersama sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan kewenangannya. Saat ini telah banyak tindak pidana yang menyangkut di berbagai bidang seperti bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, penataan ruang, dan lain-lain yang ditangani melalui pendekatan multi undang-undang atau dikenal dengan istilah multidoor.

Tujuan dari penegakan hukum melalui pendekatan multidoor adalah agar penanganan perkara dapat dilaksanakan lebih optimal dengan sanksi pidana yang maksimal sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kerjasama penanganan perkara secara multidooroleh PPNS, maka Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisisasi dengan mengadakan workshop Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) dalam Penanganan Tindak PidanaMelalui Pendekatan Multidoor pada tanggal 29-30 Agustus 2018 di Bogor.

Telah disepakati hasil pertemuan tersebut bahwa Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan penanganan perkara prioritas yang dapat ditangani oleh PPNS secara multidoor. Terkait hal ini, PPNS Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan salah satu perkara yang dapat ditangani secara multidoor yaitu“penanganan peredaran daging celeng ilegal di Indonesia”.

Apa Itu Multidoor???

Secara singkat, pendekatan multidoor dapat diartikan sebagai pendekatan penegakan hukum atas rangkaian atau gabungan tindak pidana yang mengandalkan berbagai peraturan perundangan. Pada prinsipnya, pendekatan multidoordapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antar penegak hukum dalam mengatasi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kejahatan tersebut diselidiki dengan menggunakan beberapa dimensi hukum, bertujuan untuk memperkuat penanganan kasus dan membuat penegakan hukum akan lebih efektif.

Tujuan pendekatanmultidooryaitu untuk meminimalkan kemungkinan pelaku melarikan diri dari sanksi yang lebih berat karena keterbatasan satu peraturan atau hukum. Tujuan lainnya yaitu untuk mengenakan sanksi pada otak kejahatan atau orang yang bekerja di belakang layar (penyandang dana) serta memberikan efek jera dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat suatu kejahatan.

Sekilas Tentang Celeng dan Daging Celeng

Babi hutan atau celeng (Sus scrofa) merupakan nenek moyang babi liar yang menurunkan babi ternak (Sus domesticus). Babi hutan termasuk salah satu satwa yang mendunia yang berasal dari benua Eropa dan Asia, termasuk di Indonesia.Babi hutan atau celeng (Sus scrofa Linnaeus) menjadi nenek moyang babi domestik (Sus domesticus) yang banyak diternakkan hingga sekarang.

Secara global, populasi babi hutan tidak terancam, bahkan berlimpah. Bahkan di berbagai tempat termasuk di Indonesia hewan ini dianggap sebagai hama perkebunan dan pertanian. International Union for Conservation of Nature(IUCN)Redlistmenggolongkan babi hutan ke dalam status least concern dan di Indonesia tidak termasuk hewan yang dilindungi. Satwa liar baik dari habitat alam maupun hasil penangkaran dapat dimanfaatkan di dalam budidaya untuk menghasilkan hewan peliharaan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang konservasi satwa liar.

Di Indonesia, daging babi hutan atau celeng diperoleh dari hasil buruan yang merupakan hama pengganggu tanaman yang umumnya berasal dari daerah Sumatera meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera, Selatan dan Lampung.Daerah tujuan daging celengadalah pulau Jawa terutama Banten, Jabodetabek bahkan sampai ke Kalimantan.

Daging celeng merupakan sumber hayati yang dapat dimanfaatkan untuk pakan satwa kebun binatang, sebagai bahan pangan untuk komunitas tertentu, dan bahkan dapat berpotensi sebagai komoditas ekspor.Oleh karena itu perlu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara komperhensif dari hulu sampai hilir oleh instansi/lembaga yang terkait agar dapat maksimal.

Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Daging Celeng

Pembinaan dan pengawasan peredaran daging celeng dapat dilakukandi daerah asal, di tempat pengeluaran atau pemasukan, dan di daerah tujuan. Kegiatan ini dilakukan oleh instansi/dinas yang berwenang, yaitu:

1.    Pembinaan di daerah asal dilakukan dengan membina dan mengawasiunit usaha, meliputi:

a. Penanganan daging celeng (pengiriman ke lokasi RPH-Babi atau kepengumpul, penanganan babi hutan hasil buruan, pemeriksaan post mortem, penandaan/label, penanganan karkas, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan);

b.   Pengujian laboratorium;

c.    Sertifikasi (Sertifikat Veteriner);

d.   Pembinaan dan Sertifikasi NKV;

e.   Rekomendasi Pengeluaran

f.     Kontrak dengan pembeli.

2.    Pengawasan di tempat pengeluaran atau pemasukan dilakukan tindakan karantina.

3.    Pembinaan dan pengawasan di daerah tujuanmeliputi:

a.  pembinaan unit usaha distributor/gudang penyimpanan dingin (cold storage);

b.  Tempat penjualan/kios daging;

c.  Pengujian laboratorium;

d.  Pembinaan dan Sertifikasi NKV cold storage;

e.  Rekomendasi pemasukan;

f.    Pengawasan secara terpadu dengan instansi terkait

Penegakan Hukum Secara Multidoor pada Peredaran Daging Celeng Ilegal

Kasus peredaran daging celeng ilegal dapat berupa pembohongan terhadap konsumen yaitu pengoplosan daging celeng dengan daging sapi dan pemalsuan daging celeng sebagai daging sapi serta pemalsuan terhadap dokumen persyaratan. Penanganan perkara peredaran daging celeng ilegal dapat dilakukan oleh PPNS dari Kementerian/Lembaga terkait dengan sanksi sesuai dengan multi undang-undang (multidoor) dari hulu sampai hilir.

*) Medik Veteriner Madya/Koordinator PPNS Ditjen PKH

**) Medik Veteriner Muda/PPNSDitjen PKH

 

Menyikapi Perdagangan/Peredaran Daging Anjing di Indonesia

Anjing merupakan hewan kesayangan yang tidak layak untuk di jadikan hewan konsumsi. Walaupun sampai saat ini konsumsi daging anjing oleh kalangan tertentu masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera Utara, Maluku, DKI, Solo, Jogjakarta, Sulawesi Utara. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat  untuk melakukan pembatasan dalam rangka pengawasan perdagangan/peredaran daging anjing. Sebagian besar masyarakat sepakat untuk tidak mengkonsumsi daging anjing karena berbagai alasan seperti penyakit, aspek kehalalan, perasaan (sentiens) mengingat anjing adalah hewan kesayangan, aspek kesejahteraan hewan, dll.  

Disisi lain aspek hak asasi manusia sebagai pedagang daging anjing juga perlu diperhatikan, seorang pedagang daging anjing yang sudah sekian lama menjalani pekerjaannya sebagai penjual daging demi menghidupi dirinya dan keluarganya harus beralih profesi mencari alternative pekerjaan lain. Hal ini berkaitan dengan hak asasi sebagai manusia dalam hal mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.  

Walaupun demikian ditilik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa  tidak ada aturan yang spesifik mengatur tentang perdagangan daging anjing di Indonesia. Namun demikian beberapa peraturan perundangan dapat dijadikan pendekatan dalam upaya memperketat perdagangan daging anjing di Indonesia. Peraturan perundangan tersebut tersebut yaitu KUHAP pasal 302, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Karantina Hewan dll. (penjelasannya dapat di akses dalam tulisan sebelumnya berjudul Konsumsi Daging Satwa Eksotik Dan Daging Anjing Kontroversi Serta Aspek Hukumnya. Ketentuan pidananya juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 pasal 91(b); Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal  135, dan KUHP pasal 302.

Perdagangan/peredaran daging anjing menyangkut berbagai aspek kehidupan yang sangat komplek seperti hukum, sosial budaya, ekonomi, SARA, penyakit, dan keamanan pangan serta definisi pangan. Mengingat perdagangan daging anjing menyangkut multi dimensi yang sangat komplek tersebut pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur perdagangan/peredaran daging anjing di Indonesia. sebagai contoh dari aspek penyakit daging anjing untuk konsumsi dapat berpotensi menyebarkan penyakit zoonotik yang berdampak  negatif bagi kesehatan hewan, manusia, dan lingkunganya seperti rabies, trichinelosis, salmonella, dll. Dalam upaya meningkatkan pengawasan perdagangan daging anjing pemerintah telah membuat Surat Edaran tentang Peningkatan Terhadap Pengawasan Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Dengan upaya ini diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat dapat lebih bersinergi dalam upaya memperketat pengawasan perdagangan dan atau peredaran daging anjing(red’18).  

Berbagi Kasih Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesejahteraan Hewan di HUT Ke-3 Indonesia Rare Disorders (IRD) Community

Mendekatkan Hewan Kesayangan dengan Anak-anak Berkebutuhan Khusus dan Kelainan Langka

Indonesia rare disorders (IRD) merupakan komunitas bagi penyandang maupun keluarga dengan kelainan langka (rare disorders) di Indonesia. Dalam rangka HUT ke-3 Komunitas IRD yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2018 di Scientia Park Serpong, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan  beberapa komunitas Pet Lovers (anjing, Sugar glider, landak, ayam hias, reptil) di undang untuk dapat berpartisipasi dalam acara tersebut. Komunitas IRD berkeinginan untuk mendekatkan hewan kesayangan dengan anak berkebutuhan khusus dan kelainan langka. Melalui acara ini, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner berkeinginan berbagi kasih melalui KIE Kesejahteraan Hewan kepada anak-anak tersebut. Dengan mengenalkan hewan kesayangan kepada anak-anak dapat memberikan energi positif yang dapat mempengaruhi emosional, sensorik, motorik, dan perilakunya.

IRD 1

Bagaimana anak-anak berkebutuhan kusus ini dapat berani mendekatkan diri dan memperlakukan hewan dengan baik merupakan praktik implementasi nilai-nilai kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan dalam definisinya merupakan segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alaminya yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari setiap perlakuan yang tidak layak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aspek kesejahteraan hewan dalam pandangan global telah berkembang pesat dengan segala konsekuensinya yang dapat berdampak terhadap kebijakan perdagangan nasional, citra bangsa beradab yang dapat mempengaruhi tatanan hubungan antar bangsa serta secara ilmiah terbukti dapat berhubungan dengan produktivitas hewan. Kesejahteraan hewan juga merupakan dimensi etis, sosial, budaya berbasis sciencetifik (dapat dibuktikan secara keilmuan) yang memiliki banyak manfaat baik bagi hewan dan manusia.

IRD 1 1

 

Beberapa tahun terakhir isu kesejahteraan hewan mulai tumbuh di masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya berita terkait kesejahteaan hewan baik dalam media lokal maupun internasional. Oleh karena itu Indonesia perlu segera melaksanakan penataan berbagai hal terkait dengan aspek penerapan kesejahteraan hewan baik dalam hal regulasi maupun implementasinya. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersamadalam hal upaya penyelenggaraan kesejahtearan hewan baik sebagai pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan pasal 67.

IRD 1 2

Pembentukan karakter dan kepribadian bangsa juga harus dimulai sejak usia dini yaitu pada masa kanak-kanak. Anak bangsa sebagai generasi penerus yang akan mewarisi budaya bangsa yang memiliki kepribadian dan sikap yang manusiawi terhadap hewan akan menjadi penerus bangsa yang lebih peka dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan sumber daya dan budaya bangsa. Aspek kesejahteraan hewan menjadi salah satu faktor kunci dalam pembuatan kebijakan yang berkemanusiaan dan peduli lingkungan. Oleh karena itu, melalui acara bertema: Let’s Fun with Petsdi Banten 2018, perlu memberikan edukasi sedini mungkin kepada anak-anak berkebutuhan khusus terkait penerapan kesejahteraan hewan, yaitu bagaimana memperlakukan hewan sebaik mungkin dengan memperhatikan 5 prinsip kesejahteraan hewan:

1.  Bebas dari lapar dan haus;menyediakan air minum (ad libitum) dan pakan yang cukup bagi hewan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis hewan;

2.  Bebas dari rasa ketidaknyamanan;menyediakan lingkungan yang sesuai mulai dari kandang dan tempat istirahat, dan lingkungan sekitar pemeliharaan yang aman dan nyaman;

3. Bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit; memperlakukan/menangani hewan dengan baik menghindarkan hewan dari rasa sakit, luka, dan penyakit yang mengancam kesehatan hewan;

4. Bebas dari rasa takut dan tertekan;memastikan hewan tehindar dari tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut bagi hewan yang dapat mempengaruhi mental hewan sehingga hewan menjadi stress (distress)/tertekan;

5.  Bebas mengekspresikan perilaku alaminya; memberikan kebebasan bagi hewan untuk mengekspresikan tingkah laku alamiahnya sebagai hewan misalnya memberikan ruang gerak yang cukup, naluri perilaku/kebiasaan hewan, mengindari tindakan ekspoitasi terhadap hewan yang menyebabkan perubahan perilaku alami hewan.

Dengan KIE Kesrawan ini diharapkan saudara dan anak-anak yang tergabung dalam komunitas IRD dapat menjadi model dan duta untuk penerapan kesejahteraan hewan. Dengan memberikan contoh dalam memperlakukan hewan yang baik sesuai dengan lima prinsip kesejahteraan hewan secara perlahan akan membentuk karakter anak baik secara emosional, sensorik, sosial dan budaya. Interaksi dan sosialisasi dengan hewan dapat membawa pengaruh positif terhadap perkembangan perilaku sosial pada anak usia sekolah. Hal ini juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah kekerasan di sekolah maupun di lingkungan mereka bermain.Seluruh pihak optimis dan memberikan dukungan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia, meskipun kesejahteraan hewan sampai saat ini masih dianggap isu yang baru. Kita semua yakin bahwa kesejahteraan hewan  merupakan isu penting yang dapat meningkatkan citra moral dan citra bangsa di mata dunia(red’18).

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 16 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung