Pencarian 

Kesmavet Produk.pnghewan.pngim1

Beranda

Media Website Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menerima tulisan yang dikirim ke alamat redaksi melalui email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tulisan bersifat orisinil, aktual dan informatif tentang kesehatan masyarakat veteriner diketik rapi 1,5 spasi. Panjang tulisan 2-3 halaman diketik format *.doc(words file) maksimal 7000 karakter termasuk spasi. Foto pendukung minimal 2 buah  dengan ukuran masing-masing maksimal sebesar 2MB. Sebelum diterbitkan tulisan di review dan disunting oleh Tim redaksi tanpa merubah isinya.  Perlu kami sampaikan sebelumnya pengiriman tulisan gratis dan tidak tersedia honor bagi penulis. 

Meningkatkan Kompetensi Pengawas Kesmavet Menjadi Lebih Profesional

Dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri dan meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar global perlu dilakukanpeningkatan pemeriksaan keamanan pangan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.Peredaran produk asal hewan yang beredar di masyarakat juga harus terjamin kwalitasnya. Dalam proses penjaminan ini tak terlepas dari peran fungsi Pengawas Kesmavet yang  melakukan tugasnya dalam upaya pengamanan produk di titik-titik rawan dari hulu sampai hilir. Pengawasan dilakukan terhadap produk yang beredar di pasaran baik terhadap produk lokal maupun impor. Pengawasan juga dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary measures), risiko yang dapat diterima (acceptable risk) dan berbasis analisa risiko khususnya dalam pemasukan produk hewan asal luar negeri.

Wasmavet 2018 2

Oleh karena itu  untuk melaksanakan prinsip tersebut  diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik serta sistem/mekanisme kerja yang memadai. Untuk ituDirektorat kesehatan masyarakat Veteriner menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagiPengawas Kesmavetdi daerah yang diselenggarkan atas kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara-Bogor pada tanggal 7-10  Agustus di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan, Cikole, Lembang. Kegiatan ini dikuti oleh 58 peserta Dokter Hewan yang berasal dari 19 provinsi yang merupakan target sertifikasi NKV (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah,  Lampung, Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara,  Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan,Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Papua) dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yaitu : BPKPH Cinagara, Balai Veteriner Subang dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH).

Wasmavet 2018 1

 

Kegiatan Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan metode pemaparan materi dan diskusi serta kunjungan lapangan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi : materi kebijakan dan teori yang disampaikan oleh pakar.Dalam melakukan praktek kunjungan lapangpeserta dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu unit usaha penjualan, pengolahan produk hewan, tempat budidaya unggas petelur dan produksi telur konsumsi, Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U), Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), unit usaha produk hewan non pangan, unit budidaya hewan perah, unit pengolahan susu dan gudang berpendingin (Cold Storage).

Wasmavet 2018

 

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Kesmavet ini dilakukan agar peserta mampu memahami bersama kebijakan-kebijakan teknis terbaru yang telah ada dan saling berbagi informasi terkait masalah teknis terbaru yang pada saatnya peserta diharapkan mampu mengatasi/mengantisipasi isu-isu terbaru di lapngan khususnya dalam pengaruh perdagangan bebas.Disamping itu  diperlukan  masukan-masukan dari daerah terkait kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam melaksankan pegawasan kesmavet.Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Kesmavet ini peserta diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan dan dapat terjaminnya keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat (Red’18).

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI INDONESIA

Koordinasi Kesrawan 2018

Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan 1-3 Agustus 2018

Kesejahteraan hewan bukanlah isu baru di Indonesia karena telah diakui oleh hukum pidana sejak zaman colonial dan dituangkan juga dalam perundangan RI.Dukungan Menteri Pertanian terhadap Deklarasi Kesejahteraan Hewan (UDAW) di PBB menjadi bentuk dukungan politis terhadap penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Kesejahteraan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang - Undang 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Kesejahteraan hewan saat ini merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian dunia. Dalam perjanjian WTO-GATT Article XX General Exceptions dimungkinkan bahwa suatu Negara dapat melakukan pembatasan perdagangan atas dasar kepentingan melindungi moral publik, dalam hal ini kesejahteraan hewan dilihat sebagai bagian dari nilai moral dan etika. Hal ini sebenarnya merupakan tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing produk hewan nasional melalui pemenuhan aspek kesejahteraan hewan.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi/KIE), bimbingan teknis/pelatihan pada ternak/non ternak, pengawasan, dan pembinaan kesejahteraan hewan melalui dinas terkait serta melakukan pengawasan lalulintas perdagangan hewan.

Dalam menyikapi isu-isu yang beredar terkait penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia, Ditjen Perternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan tanggal 1-3 Agustus 2018 di Bogor yang dihadiri oleh Dinas teknis terkait di Propinsi /Kabupaten /Kota, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia(PDHI), akademisi, pelaku usaha dan LSM. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Drh. Syamsul Ma’arif MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Implementasi kesejahteraan hewan dalam dunia perdagangan global menjadikan tantangan tersendiri dan dapat berpotensi menjadi hambatan perdagangan suatu negara. Oleh karena itu Indonesia harus mampu menerapkan kesejahteraan hewan untuk meningkatkan daya saing produk hewan nasional”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa “Tantangan dalam penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia yaitu dasar hukum pidana yang belum kuat terkait pelanggaran kesejahteraan hewan, isu kesejahteraan hewan yang belum dianggap prioritas baik bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sampai kurangnya jumlah dan kompetensi SDM terkait kesejahteraan hewan. Walaupun demikian perlahan kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan mulai ada”.

Pemerintah juga menyadari bahwa penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya membangun kerjasama dengan pihak – pihak yang sejalan dengan semangat meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Diperlukan waktu yang cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam menyikapi isu-isu penyimpangan penerapan kesejahteraan hewan yang terjadi dilapangan.

Reformasi hukum, khususnya KUHP juga diperlukan mengingat masih rendahnya hukuman yang ditetapkan terkait pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan, sehingga perlindungan hukum terhadap aspek kesejahteraan hewan sesuai dengan tuntutan jaman / keadaan pada saat ini. Semoga bermanfaat (red’18).

KEMENTERIAN PERTANIAN SIAPKAN AUDITOR HANDAL

Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa “Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner kepada pemerintah daerah propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pedoman  pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, setiap unit usaha produk hewan wajib memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi produk hewan. Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi perlu diberi sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pertanian, kewenangan penerbitan sertifikat NKV ada di Propinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk mewujudkan amanat tersebut, diperlukan kesiapan Sumber Daya Manusia (auditor NKV) yang kompeten dan memiliki keterampilan dalam menilai pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan di daerah. Oleh karena itu, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Bimbingan Teknis Auditor NKV.

NKV 1

Kegiatan Bimbingan Teknis Auditor NKV tahun 2018 telah diselengganakan pada tanggal 23  27Juli 2018 di Hotel Bumi Wiyata, Depok Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 21 orang peserta yang berasal dari 19 Provinsi dan 4 orang peserta dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemberian teori, praktek dan diskusi di dalam kelas serta praktek Audit NKV pada unit usaha produk hewan. Materi yang diberikan meliputi Kebijakan Kesmavet dalam Sistem Keamanan Pangan Asal Hewan, Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, Kedudukan GHP dalam Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Asal Hewan, Prinsip GHP pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan, Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha, Teknik dan Tata Cara Audit pada Unit Usaha Produk Hewan, Teknik Penilaian NKV, Studi Kasus Audit NKV pada Unit Usaha Produk Hewan, Strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dalam Sertifikasi NKV pada Unit Usaha Produk Hewan dan Pelaporan Sertifikasi NKV. Praktek Audit NKV pada unit usaha produk hewan dilaksanakan di 3 tempat yaitu unit usaha cold storage, unit usaha ritel dan unit usaha pengolahan daging.

NKV 2

Dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis Auditor NKV,  Direktur Kesmavet, drh. Syamsul Maarif, M.Si, menekankan pentingnya setiap unit usaha produk hewan memiliki NKV dalam rangka penjaminan produk hewan yang ASUH. Sesuai amanat UU No. 18 tahun 2009 jo UU No. 41 tahun 2014, setiap unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV. Pada tahun 2018, pemerintah mentargetkan minimal ada tambahan 134 unit usaha produk hewan yang sudah memiliki NKV.

Diharapkan dari kegiatan ini dapat menghasilkan Auditor NKV di propinsi/kabupaten/kota yang kompeten dan mempunyai komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk pangan asal hewan  melalui sertifikasi NKV pada unit usaha produk hewan di Daerah (red’18).

Sekapur Sirih 

Drh. Syamsul Maarif M.Si

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Kami dengan rasa gembira menyambut partisipasi Anda di situs web kami. Sejalan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Kesehatan Masyarakat Veteriner serta seiring kemajuan teknologi informasi saat ini maka situs ini akan kami gunakan untuk melayani dan menghubungkan Anda dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Read more: Sekapur Sirih

 

Polling Kesmavet 

Menjadi Direktorat yang Mampu Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Profesional dalam Menjamin Kesehatan dan Ketentraman Bathin Masyarakat.

Visi Kesmavet-Paspa

Pengunjung 

We have 60 guests and no members online

Video 

Pengelolaan dan Pelaksanaan Kurban Yang Benar, Aman, dan Nyaman ------------------------------------------------------------- Cara Memilih Hewan Kurban Yang Baik ------------------------------------------------------------- Metode Perobohan dan Pemotongan Hewan (Sapi) ------------------------------------------------------------- Desain Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban(Portable) ------------------------------------------------------------- Pemeriksaan Antemortem Postmortem ------------------------------------------------------------- Kesejahteraan Hewan Kurban ------------------------------------------------------------- Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ------------------------------------------------------------- Dialog Penerapan Kesejahteraan Hewan ------------------------------------------------------------- Waspada Penyakit Zoonosis ------------------------------------------------------------- Ayam dan Hormon ------------------------------------------------------------- Penggunaan Antimikrobial Yang Bijak -------------------------------------------------------------

Sebaran Pengunjung