Workshop Pemetaan Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan

Details

Category: Beranda

Created on Monday, 12 February 2018 08:39

Hits: 468

Oleh :Drh. Fety Nurrachmawati

Pada tanggal 7-8 Februari telah dilaksanakan kegiatan Workshop Pemetaan Pogram Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan bertempat di IPB Conventional Center, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan dihadiri oleh perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) : Balai Besar Veteriner Maros, Balai Besar Veteriner Wates dan Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Subang, Balai Veteriner Lampung, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Veteriner Banjarbaru dan Balai Veteriner Medan, Balai Pengujian Mutu dan  Sertifikasi Produk Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI, Jawa Barat,  Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner di provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, DKI, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Papua. Adapun narasumber Dr. Drh. Denny W Lukman dari FKH IPB memaparkan tentang Konsep Monitoring Surveilans Keamanan Produk Hewan di Unit Usaha.  

Untuk melaksanakan amanat aturan legislasi dan regulasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner-Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusun rancangan kegiatan Program Monitoring-Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba dalam bentuk workshop. Kegiatan ini adalah penjabaran terkait dengan pengawasan unit usaha, pengawasan produk hewan, dan pemeriksaan serta pengujian produk hewan dalam rangka penjaminan produk hewan.

Dalam rancangannya, kegiatan ini ditargetkan untuk mendukung upaya pembinaan dan pengawasan unit usaha kearah sertifikasi unit usaha produk hewan (sertifikasi nomor kontrol veteriner), disamping untuk menyediakan data dan informasi terkait tingkat keamanan produk hewan (residu dan cemaran mikroba) yang akan beredar dan akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pendekatan penentuan prioritas target unit usaha dirancang dengan Focus Grup Discussion (FGD) yang melibatkan petugas pengawasan kesmavet tingkat Propinsi sebagai otoritas yang akan melaksanakan tindak lanjut hasil kegiatan di daerahnya masing-masing. Adapun target pengawasan/surveilans untuk pengukuran tingkat kepatuhan unit usaha meliputi: unit usaha eksportir produk hewan pangan (dalam bentuk produk hewan segar), unit usaha importir produk hewan pangan (dalam bentuk bahan jadi maupun bahan baku untuk kebutuhan industri), serta unit usaha produk hewan untuk tujuan peredaran domestik.

Target kegiatan monitoring-surveilans tahun 2018 untuk pengujian residu dan cemaran mikroba sebanyak total 30.530 sampel. Rancangan target sampel disusun berdasarkan matriks perencanaan sampling dengan pendekatan wilayah di 8 regional BBVET dan BVET, yang disesuaikan dengan data dukung unit usaha prioritas di masing-masing propinsi. Sebanyak 222 unit usaha ditargetkan untuk dibina kearah sertifikasi NKV akan menjadi prioritas dalam kegiatan ini, sedangkan target surveilans akan ditentukan prioritasnya dari total sebanyak 1675 unit usaha yang terdata sudah memiliki sertifikat NKV sampai dengan data tahun 2016. Sedangkan untuk mendukung upaya tindak lanjut pembinaan dan pengawasan unit usaha produk hewan di Daerah, sebanyak 4.080 sampel ditargetkan menjadi kegiatan di tingkat propinsi yang mangacu pada hasil monitoring-surveilans residu dan cemaran mikroba. Semoga bermanfaat (red'18).

Pertemuan Koordinasi Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dan Kesejahteraan Hewan

Details

Category: Beranda

Created on Friday, 02 February 2018 15:29

Hits: 1227

Ternak ruminansia betina produktif merupakan bagian utama dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan populasi ternak di Indonesia. Dengan masih tingginya tingkat pemotongan ternak betina produktif perlu segera diambil kebijakan untuk mencegah pemotongan ternak betina produktif agar jumlah populasinya tidak berkurang/habis dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Permentan Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.Kegiatan Pengendalian  Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif juga didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Baharkam Polri Nomor : 09001/HK.230/F/05/2017 dan Nomor B/44/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif.

Bentuk kegiatan Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif meliputi sosialisasi peraturan perundang-undnagan tentang pelarangan pemotongan betina produktif, pengawasan di sektor hulu (peternak, pasar ternak, check point, jagal) dan di hilir (RPH), pembinaan pelaku usaha, pengamanan petugas, dan penertiban pemotongan di luar RPH. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, pengawasaan dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen bersama dalam upaya mencegah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Oleh karena itu setelah hampir satu tahun kegiatan ini berjalan dilakukan pertemuan koordinasi pada tanggal 1-3 Februari 2018 di Bogor dengan maksud menyamakan persepsi sekaligus evaluasi antara Ditjen PKH dan Polri.  

Kegiatan sosialisasi dan pengawasan dengan pihak Kepolisian cukup efektif dalam menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif. Tahun 2017 kegiatan pengendalian betina produktif difokuskan pada 17 provinsi yang angka pemotongan betina produktifnya cukup tinggi. Hal ini terlihat dari adanya penurunan pemotongan betina produktif pada semester II tahun 2017 dimana kegiatan sosialisasi dan pengawasan mulai efektif berjalan. “Pemotongan sapi/kerbau betina produktif pada Semester II  Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 14,3% di 17 provinsi lokasi target. Selama tahun 2017 telah berhasil dilakukan pencegahan pemotongan betina produtif sebanyak 16.517 ekor. Potensi ekonomi yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pencegahan pemotongan betina produktif ini mencapai Rp. 49,55 milyar. Walaupun demikian secara nasional pemotongan sapi/kerbau betina produktif masih cukup tinggi.

Disisi lain isu kesejahteraan hewan merupakan tantangan isu publik yang menjadi perhatian dunia. Penerapan kesejahteraan hewan tidak hanya diterapkan pada hewan ternak tetapi juga hewan non ternak (kesayangan, eksotik, dan aquatik) baik yang merupakan tanggungjawab Kementerian Pertanian (Ditjen PKH) maupun lintas Kementerian dengan mengacu pada Standar Internasional, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Standar Swasta, dan lain-lain.Peran fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat menjadi pioner dalam menerapkan kesejahteraan hewan sehingga UPT juga dapat dapat membina penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat.Semoga dengan intensifnya kegiatan sosialisasi dan pengawasan pengendalian pemotongan ternak betina produktif ini dapat menekan laju pemotongan sapi/kerbau betina produktif dan meningkatnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat. Demikian semoga bermanfaat (red-17)

KONSUMSI DAGING SATWA EKSOTIK DAN DAGING ANJING, KONTROVERSI SERTA ASPEK HUKUMNYA

Details

Category: Beranda

Created on Wednesday, 13 December 2017 15:44

Hits: 5156

Oleh : Yadi C. Sutanto – Kepala Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan

Sulawesi Utara mungkin terkenal di dunia dengan wisata Taman Laut Bunaken, tetapi provinsi di ujung utara Pulau Sulawesi ini juga memiliki daerah-daerah lain yang menarik untuk dikunjungi, salah satunya adalah Kota Tomohon.  Kota yang berjarak 25 kilometer terletak di sebelah Selatan dari Kota Manado dapat ditempuh hanya dalam waktu 1 jam dari Kota Manado, terkenal dengan Festival Bunga Hias Internasional (Tomohon International Flower Festival) yang digelar setiap tahun.  Kota ini terletak di ketinggian antara 900-1100 meter dari permukaan laut (mdpl), dan diapit oleh 2 gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon (1.689 mdpl) dan Gunung Mahawu (1.311 mdpl) membuat Tomohon selalu bersuhu sejuk sepanjang tahun, tidak heran jika tanaman sayur, buah, dan bunga dapat tumbuh subur di Tomohon.

Hari ini Sabtu pagi dan udaranya cukup dingin tak membatasi aktifitas jual beli di Pasar Beriman Tomohon, deretan penjual menjajakan sayur dan buah segar yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Tomohon.  Meskipun terlihat tidak berbeda dengan pasar lain yang ada di Indonesia, namun dibalik deretan penjual sayur dan buah terdapat pemandangan “unik” yang mungkin cuma ada satu-satunya di Indonesia.  Pasar Beriman Tomohon juga terkenal sebagai pasar ekstrim yang menjual daging satwa eksotik terutama jenis babi hutan, ular, tikus, dan paniki atau kelelawar, termasuk juga hewan yang dianggap sebagian besar orang sebagai hewan kesayangan yaitu anjing dan kucing.

Kontroversial

Keberadaan pasar ekstrim Tomohon memang menimbulkan polemik.  Gelombang protes dari komunitas pencinta hewan terus dilakukan untuk membangun opini publik sekaligus menggalang dukungan untuk pelarangan penjualan hewan-hewan itu.  Namun seakan melawan derasnya gelombang protes tersebut, bisnis daging satwa eksotik dalam beberapa tahun terakhir malah cenderung meningkat.  Meskipun tidak ada statistik resmi tentang bisnis ini, tapi makin mudahnya kita menjumpai restoran yang menawarkan menu daging satwa eksotik, bahkan penjualan daging satwa eksotik di Sulawesi Utara sudah berhasil menembus jaringan ritel modern, adalah bukti bahwa bisnis daging satwa eksotik semakin meningkat.

Penjualan daging hewan eksotik di Tomohon

Bukan hanya penjualan daging satwa eksotik (babi hutan, ular, tikus, dan paniki atau kelelawar) yang menimbulkan kontroversi, sama halnya terhadap peningkatan penjualan daging anjing yang terjadi tidak hanya di Sulawesi Utara tetapi juga di bagian Indonesia lainnya.  Setiap hari ada sekitar 40 ekor anjing yang disembelih di Jakarta, yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Selain Jakarta daerah Surakarta, Jawa Tengah merupakan konsumen daging anjing terbesar ⁽¹⁾.  Meningkatnya konsumsi daging anjing di Indonesia telah memicu protes yang tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.  Tidak sedikit pemerintah daerah yang kesulitan mencari dasar pelarangan penjualan daging anjing, terlebih di daerah yang menganggap konsumsi daging anjing merupakan bagian dari budaya. 

Aspek Hukum Penjualan Daging Satwa Eksotik dan Daging Anjing

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (terutama diatur dalam Pasal 36) dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 (dalam Pasal 11, 18, 19 dan 43).  Dalam Undang-Undang tersebut, satwa digolongkan ke dalam jenis satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.  Meskipun perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi pada prinsipnya dapat dibenarkan, namun perlu diingat, praktek perdagangan tersebut harus selalu tunduk pada kepentingan yang lebih besar yaitu “pelestarian lingkungan hidup”.  Pengendalian perdagangan satwa liar harus disesuaikan dengan ketentuan konvensi internasional seperti CITES dan upaya konservasi lainnya, sehingga selalu terbuka kemungkinan jenis satwa liar tertentu yang berubah status dari kondisi yang “tidak dilindungi” menjadi harus “dilindungi” atau sebaliknya.

Terkait dengan isu perdagangan daging anjing yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia, meskipun sampai saat ini belum ada aturan yang secara eksplisit melarang perdagangan daging anjing, akan tetapi terdapat beberapa pendekatan aturan yang dapat digunakan untuk membatasi perdagangan daging anjing, seperti:

1.         Definisi Pangan

Bahwa dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU No. 18/2009 Juncto UU No. 41/2014), memang tidak secara jelas mengatur mengenai jenis-jenis hewan yang dapat disembelih dan dikonsumsi.  Akan tetapi, definisi “pangan” sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.  Jika merujuk pada definisi ini, maka daging anjing tidak termasuk kategori pangan karena anjing tidak termasuk kategori produk peternakan ataupun kehutanan.

2.         Aspek Kesejahteraan Hewan

Proses penyembelihan hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan serta penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18/2009 Juncto Undang-Undang No. 41/2014, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintan No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.  Proses pemotongan anjing umumnya dilakukan dengan cara-cara yang menyakitkan dan dianiaya, sehingga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 91B Undang-Undang No. 41/2014 dan Pasal 302 KUHP.

3.         Aspek Zoonosis dan Keamanan Pangan

Salah satu latar belakang masyarakat mengkonsumsi daging anjing adalah adanya mitos terkait manfaat kesehatan dari mengkonsumsi daging anjing.  Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan, 70% dari penyakit yang baru muncul pada manusia (emerging infectious diseases) dalam kurun waktu puluhan tahun terakhir adalah penyakit yang berasal dari hewan (zoonosis) dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh upaya manusia untuk mencari sumber makanan yang berasal dari hewan ⁽²⁾.  Oleh sebab itu perlu dilakukan edukasi masyarakat untuk mematahkan mitos tersebut, serta mengedukasi bahwa daging anjing bukan hanya tidak layak untuk dikonsumsi manusia (bukan kategori pangan) tetapi juga berisiko membawa penyakit seperti E. coli, Salmonella, Kolera dan Trichinellosis.  Disamping itu, penanganan anjing mulai dari penangkapan sampai proses penyembelihan di daerah endemis Rabies akan meningkatkan risiko pekerja terpapar oleh Rabies dan memperparah penyebaran Rabies ^(3,4).

4.         Aspek Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

a.      Pada daerah yang merupakan daerah endemis Rabies, maka penjualan anjing/daging anjing dapat dibatasi/dilarang sebagaimana diatur dalam UU 18/2009 Bab V, Bagian Kesatu tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, serta sebagaimana diatur lebih lanjut oleh PP No. 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. 

b.   Pada daerah yang merupakan daerah bebas Rabies yang menerima pasokan anjing/daging anjing dari daerah tertular/terduga tertular Rabies, maka pelarangan perdagangan daging anjing dapat dilakukan sesuai Pasal 46 ayat (5) bahwa setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.  Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) UU 18/2009.

c.       Lalu lintas anjing yang dilakukan umumnya tidak sesuai prosedur dan melalui jalur – jalur tanpa pengawasan, sehingga berisiko menjadi penyebar zoonosis dan penyakit hewan.  Oleh sebab itu, pembatasan peredaran daging anjing dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jalur distribusi anjing konsumsi dan memperketat pengawasan lalu lintas anjing di sepanjang jalur distribusi.

Upaya Pemerintah

Ditengah gencarnya protes menuntut tindakan terhadap perdagangan daging satwa eksotik dan daging anjing yang terus muncul ditengah masyarakat, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait perlu membangun komitmen bersama untuk mengatasi masalah tersebut.  Komunikasi antar Pemerintah dan masyarakat/konsumen harus terus dilakukan untuk mensosialisasikan risiko terkait konsumsi  daging satwa eksotik dan daging anjing baik risiko penyakit zoonosa maupun risiko hukum terkait pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan serta pelanggaran terhadap upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan pemerintah.

Khusus tentang pelarangan konsumsi daging anjing, tantangan terbesar saat ini di Indonesia adalah masih terdapat budaya lokal di daerah tertentu yang mendukung konsumsi daging anjing, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur hal tersebut.  Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah mengubah persepsi budaya lokal tersebut melalui pendekatan/edukasi pada generasi muda bahwa daging anjing bukan pangan sehingga perubahan dapat dicapai meskipun secara bertahap.

"With knowing comes caring, with caring comes change."  

                                                                        - Manuel Bustelo

DAFTAR PUSTAKA

1     https://metro.tempo.co/read/704704/jakarta-kota-terbesar-konsumsi-daging-anjing-di-indonesia

2    Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Livestock 2013: Changing Disease Landscapes. Roma, 2013 (http://www.fao.org/docrep/019/i3440e/i3440e.pdf)

3   Odeh LE, Umoh JU, Dzikwi AA. Assessment of risk of possible exposure to rabies among processors and consumers of dog meat in Zaria and Kafanchan, Kaduna state, Nigeria. Glob J HealthSci. 2013 Nov 3;6(1):142–153. [PubMed]

4   Ekanem E, Eyong K, Philip-Ephraim E, Eyong M, Adams E, Asindi A. Stray dog trade fuelled by dog meat consumption as a risk factor for rabies infection in Calabar, southern Nigeria. Afr Health Sci. 2013 Dec;13(4):1170–1173. [PMC free article] [PubMed]

WORKSHOP PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA TERNAK DI BPTUHPT SIBORONG-BORONG

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 21 November 2017 09:10

Hits: 584

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengamanatkan bahwa lima prinsip kebebasan hewan sebagaimana dikenal dengan istilah Five Freedoms juga telah diadopsi dan diakomodir sebagai ketentuan baku dalam aturan-aturan hukum sebagai pedoman penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Fungsi kesejahteraan hewan ditangani oleh Subdit Kesejahteraan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Disamping itu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting telah mencanangkan (UPSUS SIWAB) menuntut peran penting penerapan kesejahteraan hewan di peternakan.

1. Penyampaian materi workshop kesejahteraan hewan 

Penerapan kesejahteraan hewan dalam rantai produksi peternakan merupakan salah satu implementesi menjawab tantangan di era pasar global, khususnya tantangan terkait isu zoonosis, keamanan pangan, kesejahteraan hewan dan kesehatan lingkungan. Dengan menerapkan kesejahteraan hewan  dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi ternak maupun peternak diantaranya menurunkan angka mortalitas akhibat gangguan kesehatan, meningkatkan kwalitas/daya saing dan jumlah produksi, meningkatkan harga penjualan,  serta meningkatkan pendapatan peternak/perusahaan.Namun demikian, untuk menerapkan kesejahteraan hewan pada ternak terkendala oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan peternak terkait kesrawan dimana kesrawan merupakan bagian dari cara budidaya ternak yang baik, kerterbatasan fasilitas, kurangnya kompetensi petugas dinas dalam hal kesrawan, sehingga tidak dapat secara baik memberikan solusi permasalahan kesrawan di lapangan.

2. Kegiatan praktik lapangan workshop penerapan kesejahteraan hewan

3. Ternak babi yang sedang lahir, menyusui, dan masa sapih

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborong-Borong merupakan satu-satunya Balai di Indonesia yang fokus menangani pengembangan jenis ternak babi dan kerbau. Untuk menerapkan kesejahteraan hewan pada ternak tersebut dipandang perlu memberikan pembekalan kepada petugas-petugas yang menangani langsung di instalasi kandang. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas SDM yang mampu mengimplementasikan kesrawan pada ternak babi dan kerbau dengan baik dilakukan workshop penerapan kesejahteraan hewan yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 November 2017 di BPTUHPT Siborong-Borong ini. Penerapan kesejahteraan hewan tidak harus membutuhkan segala fasilitas dan teknologi yang mewah dan baru, namun penerapan kesejahteraan hewan dimungkinkan dapat diterapkan dengan cara sedikit memodifikasi fasilitas yang sudah ada, komitment dan kedisiplinan petugas serta kreatifitas petugas untuk menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan dengan baik. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan implementasi penerapan kesejahteraan hewan khususnya di lingkup BPTUHPT Siborong-Borong dapat ditingkatkan (Red’17).