PENDAMPINGAN KEGIATAN UPSUS SIWAB DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Details

Category: Beranda

Created on Sunday, 29 October 2017 15:42

Hits: 1026

Dalam rangka memenuhi kebutuhan produk pangan asal hewan dalam negeri, pemerintah telah menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dengan pendekatan berbasis peran aktif masyarakat. Untuk meningkatkan populasi sapi berbasis sumberdaya lokal, mulai tahun 2017 ini pemerintah menetapkan program Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak diharapkan dapat dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Perkiraan target total akseptor dari populasi sapi yang dipelihara di propinsi Kalimantan Timur sekitar 18.942 ekor yang tersebar di 9 lokasi wilayah kabupaten/kota. Sistem pemeliharaan yang dilakukan ekstensif (75% dilepas) dan sistem intensif/semiintensif(dikandangkan) 25%, dengan demikian kebanyakan sapi mengandalkan  kawin alam dengan stok pejantan yang ada. Kegiatan pendampingan IB dan PKB sebelumnya juga telah dilaksanakan di Propinsi Riau kebanyakan terhadap sapi brahmancross yang dipelihara kelompok ternak. Sedangkan kegiatan pendampingan IB dan PKB di Propinsi Kalimantan Timur ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober-5 November 2017 di Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Samarinda, dan Bontang.

Dari hasil pemantauan di lapangan hasil capaian IB dan kebutingan dinilai masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan kegiatan pendampingan pemantauan pelaksanaan IB dan PKB oleh tim secara terpadu yang melibatkan pusat (Direktorat Kesmavet), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Propinsi Kaltim, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar, Bvet Banjarbaru, BPTU-HMT Pelaihari, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi (tim ahli reproduksi) dan petugas lapangan (ATR/IB/PKB) beserta masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan beberapa sapi dinyatakan bunting dan tidak bunting serta gangguan reproduksi. Sapi yang bunting diberikan nutrisi yang baik oleh peternak dan diberikan suplemen vitamin. Sapi yang mengalami gangguan reproduksi selanjutnya diberikan penanganan yang tepat oleh tim medis, dengan demikian diharapkan beberapa hari kemudian akan kembali nampak tanda-tanda birahi dan segera kawin. Gangguan reproduksi yang sering muncul diantaranya birahi tenang, hipofungsi ovaria, endometritis, corpus luteum persisten, dan lain-lain.

Beberapa kendala  yang muncul dilapangan terkait pelaksanaan kegiatan ini yaitu karakteritik wilayah geografis di Provinsi Kalimantan Timur berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa. Sistem pemeliharaan 75% mengadopsi pola ekstensif, dimana setiap peternak mampu memelihara lebih dari 10 ekor yang digembalakn di kebun sawit/lahan ex-pertambangan dan tingkat kebuntingan KA mencapai 85-90%, sedangkan minat peternak terhadap IB rendah karena harus mengeluarkan tenaga tambahan. Jarak sebaran akseptor terlalu jauh dan bukan merupakan wilayah padat ternak dan ditambah masih terdapatnya wilayah dengan medan lokasi akseptor yang berat. Upaya ke depan juga perlu dijalin hubungan kerjasama yang baik lintas sektor antara pemerintah(dinas) dan pihak terkait mengingat area peternakan kebanyakan berbatasan dengan wilayah hutan dan daerah kawasan ex-pertambangan. Semoga populasi ternak sapi/kerbau segera meningkat mendukung keberhasilan program pemerintah dan dapat mensejahterakan masyarakat(red’17).

Penertiban Pemotongan Ternak Di Luar RPH

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 24 October 2017 04:53

Hits: 1557

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengamanatkan bahwa daging yang diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat harus diproduksi di rumah potong hewan (RPH) dimana proses penyembelihannya telah sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta didalamnya telah terpenuhinya aspek kesejahteraan hewan dan kehalalan.

Gambar 1. Persiapan menuju lokasi penertiban

Dalam menjamin keamanan dan kelayakan daging yang dikonsumsi masyarakat, daging hasil pemotongan harus melalui pemeriksaan ante-post mortem yang dilakukan di RPH oleh dokter hewan atau paramedik veteriner (keurmaster). Dengan demikian pemotongan yang dilaksanakan di luar RPH (tempat pemotongan hewan liar) sudah tidak dibolehkan karena pemotongan ternak diluar RPH tidak ada pengawasan petugas yang menjamin keamanan dan kelayakan daging hasil produksinya. Selain sebagai tempat transformasi dari ternak hidup menjadi daging yang ASUH, RPH juga dapat berfungsi sebagai tempat pencegahan penularan penyakit hewan menular dan zoonosis.Disamping itu terkait dengan program khusus pemerintah dalam upaya mempercepat peningkatan populasi sapi dan kerbau (UPSUS SIWAB), RPH juga berfungsi sebagai pengendalian pemotongan ternak betina produktif.

gambar 2. Pembinaan

Kegiatan ini telah mendapat dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui nota perjanjian kerjasama antara Kapolri dengan Menteri Pertanian Nomor: 0900/HK.230/f/2017 dan nomor: B/44/v/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi; tukar menukar data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, peningkatan sumber daya manusia, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan kegiatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif meliputi sosialisasi dan pengawasan di beberapa lokasi yaitu RPH, tempat penampungan ternak/jagal, pasar ternak, check poin, serta penertiban pemotongan hewan di luar RPH atau tempat pemotongan illegal.

Gambar 3. Tempat pemotongan hewan di luar RPH

Salah satu contoh bentuk implementasi kegiatan kerjasama tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017 telah dilakukan pembinaan(razia) oleh Tim Terpadu di Jambi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi (Ir Damiri). Kegiatan ini melibatkan Polda Jambi, Polresta Jambi, Kepala UPTD RPH Kota Jambi, dan PPNS Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bentuk aksi nyata kegiatan tersebut meliputi penertiban 2 tempat pemotongan hewan di luar RPH dan pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (Daging) yang akan masuk di Pasar Angso Duo Jambi. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas dengan Polri dan instansi terkait untuk menjamin ketenteraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi daging yang ASUH. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menggiring para jagal agar memotong hewan di RPH dan semoga dapat dicontoh di daerah lainnya(drh.Widarto’2017).

MARI KITA WUJUDKAN INDONESIA BEBAS RABIES!!

Details

Category: Beranda

Created on Monday, 09 October 2017 17:00

Hits: 597

Louis Pasteur seorang ahli mikrobiologi dan kima yang berasal dari Perancis mengembangkan vaksin rabies (pertama kali) hingga di akhir usianya pada tanggal 28 September 1895. Karena jasa-jasanya tersebut tanggal 28 September dijadikan sebagai hari bersejarah bebas rabies. Sebenarnya hari rabies sedunia ini dirayakan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit rabies yang dapat berpotensi sebagai penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya).

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus rabies, genus Lyssavirus, di dalam keluarga Rhabdoviridae. Anjing peliharaan adalah reservoir virus yang paling umum, dengan lebih dari 95% kematian manusia disebabkan oleh gigitan anjing, disamping hewan liar lain yang dapat berpotensi menularkan rabies seperti kucing, kelelawar, kera, dll. Virus dengan mudah ditransmisikan melalui air liur hewan yang menderita rabies ke dalam luka (misalnya gigitan hewan). Bersama sirkulasi peredaran darah virus yang telah masuk ke dalam tubuh tersebut mencapai targetnya yaitu otak manusia dan bereplikasi lebih lanjut hingga menimbulkan gejala klinis seperti encephalitis dan paralisa, hingga melanjut yang berkhibat fatal.

Dalam memperingari hari bebas rabies Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia bebas rabies. Kegiatan utamanya yaitu : seminar nasional yang bertemakan rabies  yang dilaksanakan di BPMSPH-Bogor tanggal 6 Oktober 2017.  Puncak rangkaian acara selanjutnya dilaksanakan di Sukabumi pada tanggal 7-8 Oktober 2017, Dengan kegiatan berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelajar SD /SMP, pramuka, kader PKK/Posyandu; vaksinasi masal rabies, vaksinasi petugas teknis/lapang, bantuan vaksinasi rabies, kemah bakti veteriner serta lomba menggambar dan mewarnai tingkat pelajar.

Seluruh pemangku kepentingan terlibat dan saling mendukung dalam upaya mengendalikan rabies seperti FAO, OIE, WHO, GARC, dll. Berbagai strategi dilakukan dalam upaya mengendalilan rabies yaitu vaksinasi, pembatasan populasi/eliminasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Setiap perkembangan kegiatan yang telah dilakukan harus di data dengan baik dan terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga efektifitas dan optimalisi seluruh sumber daya yang terlibat dalam upaya mencengah rabies dapat tercapai(red’17). 

PERTEMUAN EVALUASI UPSUS SIWAB PROVINSI JAWA TENGAH

Details

Category: Beranda

Created on Thursday, 05 October 2017 09:13

Hits: 1032

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian target peningkatan populasi ternak, Menteri Pertanian RI melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang telah dicanangkan dalam bentuk UPSUS SIWAB, yaitu program percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka pemenuhan daging sapi dan kerbau di dalam negeri yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta jajarannya.

UPSUS SIWAB merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara masif dan serentak, melalui pendekatan sistem manajemen reproduksi.  Melalui UPSUS SIWAB, pada akhir tahun 2017 ditargetkan 4 (empat) juta ekor Sapi dan Kerbau menjadi akseptor yang akan dilakukan Inseminasi Buatan (IB)/kawin suntik, dimana 3 juta ekor diantaranya ditargetkan bunting. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh status kesehatan reproduksi ternak dan terjaganya populasi ternak betina yang masih produktif di seluruh Indonesia terutama daerah sentra-sentra ternak. Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu target kegiatan yang berpotensi dalam mendukung program tersebut dimana target realisasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB) paling tinggi secara nasional sedangkan target kebuntingan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu diadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2017 di Surakarta-Jawa Tengah.  

Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kab/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dilingkup Provinsi Jawa Tengah. Sementara dari pusat dihadiri perwakilan dari Direktorat Kesmavet, Direktorat Pakan, Direktorat PPHNak, Direktorat Bibit dan Produksi, BVet Subang, BET Cipelang, BBvet Wates, Seknas Upsus SIWAB dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan pengambil kebijakan dan gambaran daerah-daerah yang berhasil melaksankaan kegiatan sehingga dapat dicontoh oleh wilayah yang lain.

Berbagai permasalahan muncul dilapangan dan perlu di ambil langkah yang tepat diantaranya masih rendahnya angka kebuntingan yang disebabkan karena keterbatasan SDM dan waktu  petugas untuk melakukan Inseminasi buatan(IB)/Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB)/Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan keterbatasan alokasi dana yang tersedia dalam melaksanakan PKB (Kabupaten Wonosobo). Langkah-langkah yang perlu diambil yaitu perlunya Tim terpadu antara pusat/daerah, mengumpulkan ternak dalam satu lokasi, membuat jadwal lapangan, dan penyiapan anggaran. Permasalahan lain yang muncul terkait administrasi pelaporan kegiatan, keterbatasan ketersediaan N2, dan kemampuan SDM.Sulosi yangperlu dipertimbangkan pendanaan terkait pelaporan kelahiran, menginventarisir kebutuhan N2 cair, perbaikan sistem ISIKHNAS, reffresing petugas IB, PKB dan ATR. Dengan diaadakannya pertemuan ini diharapkan dapat memberikan pemecahan dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan UPSUS SIWAB. Semoga bermanfaat (Red’17).