Public Hearing Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 31 October 2017 14:36

Hits: 4101

Dalam rangka melindungi masyarakat untuk memperoleh produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan mutu, maka perlu dilakukan penjaminan keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, melalui registrasi dan sertifikasi produk hewan. Untuk itu diperlukan payung hukum yang pasti berupa peraturan perundangan tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 telah diadakan pertemuan Public Hearing “ Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan” yang bertempat di Ruang Rapat Utama I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Drh. Syamsul Ma’arif, M.Si) dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Sub Bagian Hukum Ditjenak keswan, BPOM RI, Asosiasi, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota Depok, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Tangerang, dan Direktorat lingkup Ditjenakkeswan yang mewakili.

Materi public hearing disampaikan langsung oleh Kasubdit Pengawasan Keamanan Produk Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Drh. Hastho, Yulianto, MM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Pasal 58 ayat (1) bahwadalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan. Ayat (3); Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah NKRI untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat (4); Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah NKRI untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.

Dalam public hearing ini dijelaskan penjabaran amanat Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 Pasal 56, bahwa  ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sertifikat Veteriner diatur dengan Peraturan Menteri dan Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara registrasi produk Hewan diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam rancangan permentan ini dijelaskan bahwa registrasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor registrasi produk hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Sedangkan Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk hewan sebagai jaminan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta keamanan produk hewan. Rancangan permentan ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Produk Hewan dalam rangka memperoleh nomor registrasi produk hewan dan sertifikat produk hewan dan aparatur pemerintah yang melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian dalam rangka registrasi produk hewan dan sertifikasi produk hewan. Tujuan di terbitkannya rancangan permentan ini yaitu menjamin  produk hewan yang diproduksi/diedarkan memenuhi persyaratan keamanan/mutunya, melindungi konsumen, mampu telusur (traceability); meningkatkan daya saing produk, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam Rancangan Permentan ini registrasi wajib dilakukan terhadap produk hewan yang berasal dari produksi dalam negeri dan produk hewan yang akan dikeluarkan dari dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Registrasi dilakukan terhadap produk hewan yang berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan, kemudian produk hewan yang telah memenuhi persyaratan registrasi diberikan nomor registrasi. SelanjutnyaSertifikat Veteriner dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten/Kota untuk produk hewan yang diedarkan di wilayah NKRI. Untuk produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah NKRI sertifikat veteriner dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Kementerian yang menanganibidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sedangkan untuk  sertifikat halal dipersyaratkan oleh institusi Jaminan Produk Halal yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014(drh. Fety Nurrachmawati/17).

PENDAMPINGAN KEGIATAN UPSUS SIWAB DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Details

Category: Beranda

Created on Sunday, 29 October 2017 15:42

Hits: 1080

Dalam rangka memenuhi kebutuhan produk pangan asal hewan dalam negeri, pemerintah telah menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dengan pendekatan berbasis peran aktif masyarakat. Untuk meningkatkan populasi sapi berbasis sumberdaya lokal, mulai tahun 2017 ini pemerintah menetapkan program Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting). Dengan upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak diharapkan dapat dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Perkiraan target total akseptor dari populasi sapi yang dipelihara di propinsi Kalimantan Timur sekitar 18.942 ekor yang tersebar di 9 lokasi wilayah kabupaten/kota. Sistem pemeliharaan yang dilakukan ekstensif (75% dilepas) dan sistem intensif/semiintensif(dikandangkan) 25%, dengan demikian kebanyakan sapi mengandalkan  kawin alam dengan stok pejantan yang ada. Kegiatan pendampingan IB dan PKB sebelumnya juga telah dilaksanakan di Propinsi Riau kebanyakan terhadap sapi brahmancross yang dipelihara kelompok ternak. Sedangkan kegiatan pendampingan IB dan PKB di Propinsi Kalimantan Timur ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober-5 November 2017 di Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Samarinda, dan Bontang.

Dari hasil pemantauan di lapangan hasil capaian IB dan kebutingan dinilai masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan kegiatan pendampingan pemantauan pelaksanaan IB dan PKB oleh tim secara terpadu yang melibatkan pusat (Direktorat Kesmavet), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Propinsi Kaltim, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar, Bvet Banjarbaru, BPTU-HMT Pelaihari, BPTP Kaltim, Perguruan Tinggi (tim ahli reproduksi) dan petugas lapangan (ATR/IB/PKB) beserta masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan beberapa sapi dinyatakan bunting dan tidak bunting serta gangguan reproduksi. Sapi yang bunting diberikan nutrisi yang baik oleh peternak dan diberikan suplemen vitamin. Sapi yang mengalami gangguan reproduksi selanjutnya diberikan penanganan yang tepat oleh tim medis, dengan demikian diharapkan beberapa hari kemudian akan kembali nampak tanda-tanda birahi dan segera kawin. Gangguan reproduksi yang sering muncul diantaranya birahi tenang, hipofungsi ovaria, endometritis, corpus luteum persisten, dan lain-lain.

Beberapa kendala  yang muncul dilapangan terkait pelaksanaan kegiatan ini yaitu karakteritik wilayah geografis di Provinsi Kalimantan Timur berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa. Sistem pemeliharaan 75% mengadopsi pola ekstensif, dimana setiap peternak mampu memelihara lebih dari 10 ekor yang digembalakn di kebun sawit/lahan ex-pertambangan dan tingkat kebuntingan KA mencapai 85-90%, sedangkan minat peternak terhadap IB rendah karena harus mengeluarkan tenaga tambahan. Jarak sebaran akseptor terlalu jauh dan bukan merupakan wilayah padat ternak dan ditambah masih terdapatnya wilayah dengan medan lokasi akseptor yang berat. Upaya ke depan juga perlu dijalin hubungan kerjasama yang baik lintas sektor antara pemerintah(dinas) dan pihak terkait mengingat area peternakan kebanyakan berbatasan dengan wilayah hutan dan daerah kawasan ex-pertambangan. Semoga populasi ternak sapi/kerbau segera meningkat mendukung keberhasilan program pemerintah dan dapat mensejahterakan masyarakat(red’17).

Penertiban Pemotongan Ternak Di Luar RPH

Details

Category: Beranda

Created on Tuesday, 24 October 2017 04:53

Hits: 1688

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengamanatkan bahwa daging yang diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat harus diproduksi di rumah potong hewan (RPH) dimana proses penyembelihannya telah sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner serta didalamnya telah terpenuhinya aspek kesejahteraan hewan dan kehalalan.

Gambar 1. Persiapan menuju lokasi penertiban

Dalam menjamin keamanan dan kelayakan daging yang dikonsumsi masyarakat, daging hasil pemotongan harus melalui pemeriksaan ante-post mortem yang dilakukan di RPH oleh dokter hewan atau paramedik veteriner (keurmaster). Dengan demikian pemotongan yang dilaksanakan di luar RPH (tempat pemotongan hewan liar) sudah tidak dibolehkan karena pemotongan ternak diluar RPH tidak ada pengawasan petugas yang menjamin keamanan dan kelayakan daging hasil produksinya. Selain sebagai tempat transformasi dari ternak hidup menjadi daging yang ASUH, RPH juga dapat berfungsi sebagai tempat pencegahan penularan penyakit hewan menular dan zoonosis.Disamping itu terkait dengan program khusus pemerintah dalam upaya mempercepat peningkatan populasi sapi dan kerbau (UPSUS SIWAB), RPH juga berfungsi sebagai pengendalian pemotongan ternak betina produktif.

gambar 2. Pembinaan

Kegiatan ini telah mendapat dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui nota perjanjian kerjasama antara Kapolri dengan Menteri Pertanian Nomor: 0900/HK.230/f/2017 dan nomor: B/44/v/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut meliputi; tukar menukar data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, peningkatan sumber daya manusia, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan kegiatan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif meliputi sosialisasi dan pengawasan di beberapa lokasi yaitu RPH, tempat penampungan ternak/jagal, pasar ternak, check poin, serta penertiban pemotongan hewan di luar RPH atau tempat pemotongan illegal.

Gambar 3. Tempat pemotongan hewan di luar RPH

Salah satu contoh bentuk implementasi kegiatan kerjasama tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017 telah dilakukan pembinaan(razia) oleh Tim Terpadu di Jambi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi (Ir Damiri). Kegiatan ini melibatkan Polda Jambi, Polresta Jambi, Kepala UPTD RPH Kota Jambi, dan PPNS Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bentuk aksi nyata kegiatan tersebut meliputi penertiban 2 tempat pemotongan hewan di luar RPH dan pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (Daging) yang akan masuk di Pasar Angso Duo Jambi. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas dengan Polri dan instansi terkait untuk menjamin ketenteraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi daging yang ASUH. Kegiatan ini akan terus dilakukan untuk menggiring para jagal agar memotong hewan di RPH dan semoga dapat dicontoh di daerah lainnya(drh.Widarto’2017).

MARI KITA WUJUDKAN INDONESIA BEBAS RABIES!!

Details

Category: Beranda

Created on Monday, 09 October 2017 17:00

Hits: 645

Louis Pasteur seorang ahli mikrobiologi dan kima yang berasal dari Perancis mengembangkan vaksin rabies (pertama kali) hingga di akhir usianya pada tanggal 28 September 1895. Karena jasa-jasanya tersebut tanggal 28 September dijadikan sebagai hari bersejarah bebas rabies. Sebenarnya hari rabies sedunia ini dirayakan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyakit rabies yang dapat berpotensi sebagai penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya).

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus rabies, genus Lyssavirus, di dalam keluarga Rhabdoviridae. Anjing peliharaan adalah reservoir virus yang paling umum, dengan lebih dari 95% kematian manusia disebabkan oleh gigitan anjing, disamping hewan liar lain yang dapat berpotensi menularkan rabies seperti kucing, kelelawar, kera, dll. Virus dengan mudah ditransmisikan melalui air liur hewan yang menderita rabies ke dalam luka (misalnya gigitan hewan). Bersama sirkulasi peredaran darah virus yang telah masuk ke dalam tubuh tersebut mencapai targetnya yaitu otak manusia dan bereplikasi lebih lanjut hingga menimbulkan gejala klinis seperti encephalitis dan paralisa, hingga melanjut yang berkhibat fatal.

Dalam memperingari hari bebas rabies Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia bebas rabies. Kegiatan utamanya yaitu : seminar nasional yang bertemakan rabies  yang dilaksanakan di BPMSPH-Bogor tanggal 6 Oktober 2017.  Puncak rangkaian acara selanjutnya dilaksanakan di Sukabumi pada tanggal 7-8 Oktober 2017, Dengan kegiatan berupa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pelajar SD /SMP, pramuka, kader PKK/Posyandu; vaksinasi masal rabies, vaksinasi petugas teknis/lapang, bantuan vaksinasi rabies, kemah bakti veteriner serta lomba menggambar dan mewarnai tingkat pelajar.

Seluruh pemangku kepentingan terlibat dan saling mendukung dalam upaya mengendalikan rabies seperti FAO, OIE, WHO, GARC, dll. Berbagai strategi dilakukan dalam upaya mengendalilan rabies yaitu vaksinasi, pembatasan populasi/eliminasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Setiap perkembangan kegiatan yang telah dilakukan harus di data dengan baik dan terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga efektifitas dan optimalisi seluruh sumber daya yang terlibat dalam upaya mencengah rabies dapat tercapai(red’17).