PERSIAPAN, PEMBEKALAN, DAN PELEPASAN TIM PEMANTAUAN HEWAN KURBAN 1438H

Details

Category: Beranda

Created on Wednesday, 23 August 2017 11:25

Hits: 599

Untuk mewujudkan daging hasil penyembelihan hewan kurban yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) perlu dipersiapkan beberapa hal terkait persyaratan hewan, tatacara penyembelihan, dan lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat pemerintah perlu melakukan kegiatan pemantauan penyembelihan hewan kurban dimana kegiatan ini juga telah sering dilakukan setiap tahun. Instansi utama yang terlibat yaitu Kementerian Pertanian (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner), Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di propinsi, kab./kota, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kemenag, dan instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini diselenggarakan rapat terbatas di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjennak-Kementerian Pertanian dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Jabodetabek pada tanggal 18 Agustus 2017 yang membahas pembentukan tim pelaksanaan pemantauan penyelenggaran pemantauan pemotongan hewan kurban 1438H. Kegiatan pemantauan ini juga dilakukan di daerah lain se- Indonesia. Untuk memberikan pembekalan secara singkat petugas pemantauan penyembelihan hewan kurban selanjutnya dilakukan pertemuan lanjutan sekaligus pelepasan pada tanggal 21 Agustus 2017 di Ditjennak, Kementerian Pertanian. Pertemuan ini di hadiri oleh beberapa direktorat lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPT Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sekitar Jabodetabek.

Peran penting petugas pemantau hewan kurban adalah memantau pelaksanaan pemotongan hewan kurban dari mulai persiapan hewannya sampai dengan proses penyembelihan. Disamping itu petugas juga memastikan hewan/produknya sehat serta layak untuk di distribusikan/konsumsi masyarakat melalui tahap pemeriksaan Antemortem dan Postmortem. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum ternak dipotong (dalam kurang waktu 24 jam) sehingga mendapatkan hasil hewan boleh/layak dipotong atau tidak. Cara yang dilakukan dalam pemeriksaan ini adalah memperhatikan jenis kelamin, umur, tanda-tanda upnormal, tanda-tanda penyakit, kebersihan, dan lain sebagainya. Beberapa syarat hewan kurban yang baik diantaranya sehat, tidak cacat, bulu mengkilat/tidak kusam dan bersih, cukup umur dan status kelamin normal. Hal lain yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan antemortem adalah memastikan aspek kesejahteraan hewannya yaitu kandang penampungan layak, tidak berdesak-desakan, tersedia cukup pakan dan minum, diberikan peneduh, jika diikat dengan tali tidak terlalu pendek, tidak bercampur dengan hewan jenis lain yang berbeda atau sesame jenis namun agresif.

Sedangkan pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan hewan setelah hewan di sembelih. Cara pemeriksaan  postmortem dilakukan dengan pengamatan visual, palpasi (perabaan), sayatan(bila diperlukan) dan pemeriksaan laboratorium. Sebelum karkas dikuliti/dipotong-potong ternak harus dipastikan mati setelah dipotong dengan memperhatikan hilangnya reflek kornea mata dan aliran darah sudah terhenti perlahan. Untuk melakukan pemeriksaan antemortem ini organ yang diperiksa minimal paru-paru, limfa, hati, jantung, dan saluran pencernaan. Pemeriksaan ante-postmortem ini dilakukan oleh dokter hewan/paramedis dan dibantu petugas lain yang sudah diberikan pembekalan pengetahuan yang cukup.

Beberapa penyakit yang sering ditemukan saat pemeriksaan hewan kurban seperti scabies, orf, pink eye, cacing hati, sirosis hepatik, cedera/luka memar, dll. Penyakit berbahaya yang perlu diwaspadai seperti anthrak, tuberkulosis, dan penyakit bakterial lainnya. Apabila ada ternak kurban yang terserang penyakit sebaiknya segera melapor kepada petugas kesehatan hewan terdekat agar mendapatkan pelayanan yang tepat. Ternak yang sakit akan segera diobati dan dipisahkan serta diberikan advice untuk dapat dipotong atau tidak mengingat jenis penyakit dan residu obat yang masih terkandung dalam tubuh ternak. Ternak yang terserang penyakit dan terlanjur dipotong keputusan boleh atau tidaknya daging hasil penyembelihan hewan kurban layak untuk dikonsumsi tergantung jenis penyakitnya, misalkan sapi terkena fasciolasis organ hati yang terserang di buang tetapi daging tetap boleh dikonsumsi dan dimasak dengan matang. Sapi yang positif pemeriksaan laboratorium terjangkit antrak sapi tidak boleh di sembelih dan harus mendapatkan penanganan yang tepat baik bangkai dan lingkungannya. Semoga bermanfaat(Red'17).

Reportase Kegiatan Evaluasi Manajemen Rumah Potong Hewan-Ruminansia (RPH-R)

Details

Category: Beranda

Created on Thursday, 03 August 2017 23:39

Hits: 1645

Gambar 1. Foto Peserta Kegiatan Evaluasi Manajemen RPH-R Tahun 2017

"RPH SEHAT UNTUK INDONESIA SEHAT" sebuah motto yang memiliki makna sangat kompleks yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bergerak dalam kegiatan pemotongan hewan. Jika dilihat dari beberapa segi, RPH-R memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai fungsi teknis (sarana pemotongan, mencegah penularan penyakit, mencegah pemotongan ternak betina produktif), sosial (sebagai lapangan kerja bagi masyarakat), dan  ekonomi (RPH-R merupakan bagian dari rantai agribisnis). Hal ini sesuai dengan visi  Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu menjadi Direktorat yang mampu mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan professional dalam menjamin ketenteraman batin masyarakat dimana RPH-R merupakan salah satu tempat utama dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Disisi lain berbagai permasalahan yang terjadi di rumah potong hewan di Indonesia muncul akhibat kurangnya komunikasi antar komponen dan sulitnya memberikan penyadaran kepada petugas pelaksana (jagal, tukang kandang, juleha, keurmaster, tukang potong) tentang penerapan tatacara pemotongan dan praktik hygiene sanitasi yang baik. Untuk mencapai hasil yang maksimal kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan perlu dipersiapkan dan dirawat dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Tujuan restrukturisasi manajemen RPH-R ini adalah untuk meningkatkan jumlah RPH-R yang mampu melakukan perubahan manajemen yang lebih baik dalam satu kesatuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Kegiatan ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 2-4 agustus 2017 dengan mengundang wakil-wakil dari 20 propinsi/kab/kota dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan(kesmavet), peserta lingkup Direktorat Kesmavet, dan fasilitator/narasumber dari Perguruan Tinggi. Paparan dan diskusi baik yang disampaikan narasumber dan peserta dalam pertemuan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman petugas di lapangan serta dapat diadopsi di daerah lain terkait hal-hal positif yang sudah dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen RPH-R. Dengan adanya kegiatan pertemuan evaluasi ini peserta diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan dan dapat memberikan gambaran perubahan perbaikan RPH-R terutama di 51 RPH-R terpilih di Indonesia.

Gambar 2. Kegiatan Materi, Presentasi dan Diskusi Evaluasi Manajemen RPH-R

Kita ketahui bersama bahwa perubahan perbaikan manajemen RPH-R di Indonesia tidak dapat secara instan. Perubahan perbaikan manajemen RPH-R merupakan proses perjalanan yang melibatkan komponen sumberdaya manusianya maupun sarana prasarana pendukung secara bertahap dan berkelanjutan. Jika dilihat dari kriteria indikator yang telah ditentukan hasil evaluasi kegiatan ini  secara keseluruhan dinyatakan bahwa progress perkembangan perbaikan manajemen di RPH-R sampai saat ini dapat dikelompokan dalam tiga kategori capaian yaitu berkembang baik (24%), tingkat sedang (49%), dan kurang (27%). Metode perbaikan manajemen yang dilakukan untuk perbaikan RPH-R saat ini yaitu dengan melakukan pendekatan partisipatif kepada sumberdaya manusianya, peningkatan fasilitas RPH-R, dan melakukan pendampingan secara terus menerus.

Mengingat banyaknya problem yang sering terjadi dalam pelaksanaannya di lapangan salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengambil tindakan yang tepat dan akurat untuk mengkomunikasikan aturan/SOP kepada petugas (jagal, tukang kandang, juleha, keurmaster, tukang potong) dengan sebaik-baiknya dan mengajak mereka memahami serta mematuhi aturan tersebut. Dengan demikian diharapkan minimal dapat memberikan efek perubahan perilaku bagi jagal/tukang potong hewan secara perlahan ke arah yang lebih baik. Hasil keluaran yang dicapai dalam perbaikan menejemen RPH ini yaitu tersedianya daging yang ASUH, berdaya saing dan berkelanjutan. Hal ini dicirikan dengan RPH-R yang telah memiliki NKV, bersertifikat halal dan dikelola secara profesional (Puguh-Red17).

REPORTASE HARMONISASI PROGRAM KEBIJAKAN SIWAB WILAYAH REGIONAL JAWA

Details

Category: Beranda

Created on Monday, 31 July 2017 10:14

Hits: 525

Program swasembada daging sapi dan kerbau yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu merupakan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bersumber hewani asal ternak. Namun demikian dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan protein hewani (daging) tersebut belum sesuai seperti yang diharapkan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merencanakan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting yang dilaksanakan tahun 2017. Kegiatannya dilakukan melalui peningkatan pelayanan sistem manajemen reproduksi yang baik yaitu pemeriksaan status reproduksi, pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pencatatan/recording, dan penanganan gangguan reproduksi dengan disertai beberapa komplemen pendukung.

Regional Jawa merupakan daerah target akseptor dengan jumlah total 2/3 dari target akseptor nasional dengan populasi tertinggi terletak di propinsi Jawa Timur yaitu sekitar 1,3 juta akseptor. Kebuntingan pada sapi di daerah Jawa mayoritas menggunakan Inseminasi Buatan (IB) dan beberapa kawin alam, sedangkan di beberapa daerah di luar Jawa sapi yang dipelihara dengan cara dilepas (ekstensif/semi ekstensif) mayoritas menggunakan kawin alam. Meskipun demikian daerah di luar Pulau Jawa juga sangat berperan dalam mendukung program peningkatan populasi ternak dan memiliki daya dukung untuk pemeliharaan ternak yang sangat potensial. Selama kegiatan berjalan berbagai kendala muncul di lapangan dan berpotensi dapat menghambat kelancaran kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi program kegiatan dalam hal kebijakan SIWAB nasional sebagai perbaikan pelaksanaan kegiatan di semester berikutnya dan keberlangsungan program di tahun 2018 mendatang.

Pertemuan harmonisasi dan evaluasi program SIWAB 2017 semester satu ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2017 di Solo-Jawa Tengah, yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari  Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, DIY, Banten, Kabupaten terpilih, Sekditjennak, Bagian Evaluasi dan Rekonendasi PKH, Perencanaan PKH, Keuangan dan Perlengkapan, Pusdatin, Direktorat lingkup PKH dan Tenaga Ahli.

Hasil kegiatan harmonisasi ini bermanfaat untuk memaksimalkan capaian target kegiatan oleh petugas dan diharapkan dapat membangun komunikasi yang efektif di berbagai jenjang baik dari pusat, propinsi, kabupaten, petugas dilapangan (dokter hewan, ATR, inseminator, PKB), instansi terkait lainnya dan sektor anggaran. Dalam hal evaluasi pelaksanaan kegiatan sebaiknya pesiapan sarana dan prasarana/logistik sebelum pelaksanaan kegiatan wajib dipersiapkan dengan baik, penyederhanaan prosedur administrasi dan birokrasi, kegiatan pendampingan (baik terkait anggaran maupun kegiatan), dan memaksimalkan fungsi pendampingan (red'17).

PENGAWASAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN ASUH MENJELANG HARI RAYA IDZUL FITRI 1438 H

Details

Category: Beranda

Created on Thursday, 22 June 2017 09:29

Hits: 5937

Produk pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang banyak di konsumsi masyarakat saat ini terutama menjelang hari besar keagamaan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani sangatlah penting bagi tubuh, namun produk pangan asal hewan merupakan produk yang mudah rusak (perishable food). Hal ini disebabkan karena produk pangan asal hewan seperti daging, telur, dan susu sangat mudah tercemar oleh bakteri apabila proses pengolahan dan cara penyimpanannya tidak benar. Oleh karena itu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner) melakukan pemantauan terhadap distribusi/peredaran produk tersebut untuk mendapatkan pangan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) sehingga tercipta keamanan dan ketentraman batin masyarakat. Kegiatan pengawasan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Tim yang di bentuk secara terpadu setiap menjelang HBKN yang terdiri atas petugas pengawas kesmavet pusat, dinas peternakan propinsi/kab/kota yang membidangi fungsi peternakan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk  Hewan (BPMSPH), Kementerian Agama (BPJPH), dan instansi lain yang terkait. Pengawasan peredaran produk asal hewan juga dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Petugas pengawas kesmavet dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan memasuki dan memeriksa tempat penyimpanan, pemrosesan, penjajaan/retail, dan tempat lain yang berhubungan dengan pemantauan dan pengawasan. Petugas pengawas kesmavet juga melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik barang serta melakukan tindakan yang tepat bila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan, dan Permentan Nomor 14 tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan.

Kegiatan pemantauan ini tidak hanya melakukan pemantauan terkait fluktuasi harga dan ketersediaan tetapi juga dari sisi keamanan dan kehalalan produknya. Peredaran produk hewan di pasar tradisional seringkali ditemukan penyimpangan produk misalnya daging sapi yang dioplos dengan daging celeng/babi, daging glonggongan, daging berpengawet dll. Disisi lain permintaan dan penawaran jumlah produk peternakan di pasaran  menjelang hari besar keagamaan biasanya meningkat disinilah peran peting petugas dalam memberikan informasi kepada pemerintah pengambil langkah kebijakan bila diperlukan dengan segera.

Kegiatan pengawasan HBKN tahun 2017 ini dilaksanakan pada tanggal 12-21 Juni 2017 dengan lokasi di RPH (Rumah Potong Hewan), pasar modern, pasar tradisional, gudang penyimpanan (cold storage), dan distributor. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pedagang di pasar tradisional oleh tim pemantauan di wilayah Jabodetabek secara umum, ketersediaan stock produk pangan asal hewan terutama daging dan telur mencukupi dan dalam harga yang wajar (tidak ada kenaikan yang signifikan). Beberapa pedagang juga sudah mempersiapkan stok yang lebih untuk pesediaan selama hari lebaran mengingat truk pengangkut tidak dapat beroperasi secara bebas pada hari lebaran. Pemantauan produk terkait keamanan dan kehalalannya juga dilakukan terhadap kemungkinan masuknya produk-produk illegal yang beredar di pasaran. Di samping melakukan pengawasan, petugas juga terus melakukan sosialisasi tentang produk hewan yang  ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Semoga bermanfaat (Red’17)